banner 728x250
Tak Berkategori  

GMI Lamtim Minta Kemedagri Non Aktifkan Bupati Dawam

Avatar
banner 120x600

Lampung Timur – Beberapa Elemen masyarakat yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Independen Lampung Timur (GMI LAMTIM), meminta kemendagri agar menonaktifkan bupati Lampung timur Dawam Rahardjo dan juga berharap KPK_RI segera memeriksa orang nomer satu di kabupaten Bumi Tuwah Bepadan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Mukaram Sanjaya koordinator GMI Lamtim saat menyampaikan Press Reales di sekertariatnya,Jl.Lintas timur,desa Mataram Marga,kecamatan Sukadana,Lampung timur, Jumat (07/10/2022).

“Iya hal tersebut kami sampaikan saat diterima di Irjend Kemedagri dan KPK_RI dalam agenda melaporkan dugaan KKN (Korupsi,Kolusi dan Nepotisme_red) bupati Lamtim Dawam Rahardjo terhadap APBD dengan nilai dua triliyun lebih,yang mana sampai bulan September 2022,belum atau tidak terlaksana padahal telah disahkan melalui Perda no : 08.Th 2021 tentang APBD tahun 2022. Jelas ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah no 12 Th 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah,” tutur Mukaram.

Lebih lanjut pria yang akrab disapa pak Atu tersebut sangat mengapresiasi Dirjend Kemendagri dan KPK yang telah berkenan menerima rombongan.

“Jam 9 pagi tgl 3-10-2022 kami ke KPK diterima bagian pengaduan secara langsung,Selanjutnya sekitar jam 15 :00 WiB kami ke kantor irjen kemendagri,” jelas Mukaram.

“Di kantor Irjend Kemendagri kami diterima bagian Pemeriksaan Khusus (Riksus) kami(GMI) ke kantor irjen kemendagri untuk menyampaikan argument secara lisan dan laporan tertulis yang ditandatangani oleh seluruh ketua organisasi dan elemen masyarakat”,jelas Pak Atu Mukaram.

“Sebelum ke Kemedagri,kami telah ke gedung Merah – Putih KPK_RI guna melakukan hal yang sama meminta memberikan sanksi berat apabila Dawam Rahardjo terbukti KKN sesuai Undang – undang Tipikor,”

“Selain poin di atas GMI LAMTIM juga melaporkan tentang dugaan adik kandung bupati Dawam Rahardjo yang diduga mengatur pembagian proyek APBD, lalu masalah pembayaran Siltap perangkat desa,selanjutnya indikasi anggaran fiktif lebih dari 5milyar di Bagian Kesra Lamtim serta anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian APBD oleh dinas pertanian dan ketahanan pangan,” tutupnya.

Untuk diketahui GMI Lamtim merupakan aliansi dari berbagai elemen masyarakat diantaranya : LPSN-PB,LIBRA,BARAK serta AAPD dan beberapa Tokoh Lampung timur. (Tim)

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *