Lampung Timur – Polemik penyaluran dan pemerataan pembagian pupuk bersubsidi di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung udik, Kabupaten Lampung timur, hingga kini masih terus menjadi persoalan dan belum ada titik temu penyelesaian permasalahannya. Senin (30/01/2023).
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020, pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani yang menyusun Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), menunjukan identitas (Kartu Tanda Penduduk), dan mengisi form penebusan pupuk bersubsidi, Sesuai Permentan tersebut, bahwa peruntukan dan alokasi pupuk subsidi sudah ditentukan sebelumnya. Semua petani yang akan dapat pupuk subsidi didata oleh PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan). Dari PPL selanjutnya data dibawa ke petugas kecamatan untuk diinput di sistem e-RDKK.
Diberitakan sebelumnya Bahwa alokasi dan penyaluran pupuk subsidi yang diduga tebang pilih di desa Sidorejo menjadi obrolan hangat di kalangan masyarakat setempat, para petani di dusun 4 Desa tersebut mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi, sampai saat ini kelompok tani nya belum mendapatkan bantuan pupuk subsidi, namun beberapa kelompok tani lain sudah kebagian bantuan pupuk subsidi.
Ditemui di kediamannya Dede Saleh, SP. Selaku koordinator Penyuluhan Pertanian di kecamatan Sekampung udik, ia mengatakan bahwa semua kembali kepada pengajuan RDKK.
“Yang jelas yang berhak mendapatkan pupuk subsidi itu adalah mereka yang ikut kelompok tani dan NIK nya sudah terdaftar dalam RDKK, saya tidak bisa bilang kejadian di Sidorejo itu tebang pilih atau bagaimana, karena saya tidak tawu persis permasalahannya, untuk data lengkap pengajuan awalnya itu ada di Gapoktan atau Kios Pengecer, kami dari balai penyuluhan pertanian ini cuma update data yang di ajukan oleh Kios Pengecer dan Gapoktan, kalaupun memang ada oknum yang menjual pupuk subsidi di atas HET dan menyelewengkan bantuan pupuk subsidi ini kami akan tegur dan jika masih ya terserah, resiko mereka tanggung sendiri,” Kata Dede Saleh.
Dijelaskan lebih lanjut oleh Dede Saleh bahwa,
“Kantor balai penyuluhan pertanian itu cuma tempat untuk pertemuan atau rapat jika ada yang akan di bahas, ya buka nya cuma hari Selasa aja, karena kami PPL ini kerja nya di lapangan, kami sudah melakukan pendampingan dan untuk data akurat itu di Ketua kelompok tani nya masing-masing, dan yang mengajukan itu gapoktan atau jika poktan itu binaan Kios Pengecer maka kios itu yang mengajukan, kami ini sudah menerima dan mengudate data pengajuannya, untuk alokasi pupuk subsidi di kecamatan Sekampung udik di tahun ini saya kurang tahu persis, karena alokasinya ini turun secara bertahap selama tiga kali musim tanam, dan untuk program kartu tani itu memang belum ada informasinya baik dari Dinas kabupaten ataupun Dinas Provinsi, kalau pun ada nanti itu para petani yang terdaftar NIK nya dalam RDKK itu otomatis dapat kartu tani,” jelasnya.
Sementara Hi.Djoko Pramono, Bsc. selaku Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lampung timur yang membidangi pertanian, saat dikonfirmasi Ia mengatakan,
“Mhn maaf baru di jawab. jadi setelah RDP masalah pengawasan tolong di konfirmasi di Sekda bag perekonomian.Trima kasih atas informasi nya.” Ucapnya singkat via pesan WhatsApp, senin (30/01/2023).
Masyarakat berharap Kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Dinas Pertanian Lampung timur agar bisa turun dan meninjau lapangan, dalam rangka pengawasan pendistribusian pupuk subsidi, guna tepat sasaran dan tidak terjadi kelangkaan ataupun dugaan monopoli oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab, mengingat saat ini sudah musim tanam dan pupuk subsidi ini adalah kebutuhan pokok bagi partai kecil, Hal ini perlu dilakukan Agar dapat meningkatkan produksi pertanian untuk menjaga ketahanan pangan serta kesejahteraan petani di Lampung timur. (Rjk)