YOGYAKARTA — Pasca Rapimnas Organisasi Desa se-Indonesia yang digelar pada 11 – 12 November 2026 di Jakarta menghasilkan langkah strategis penting bagi masa depan pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), Widhi Hartono, SE, di Yogyakarta pada tanggal 16 November 2026 menyampaikan hal tersebut kepada awak media usai pertemuan.
Pertemuan yang dihadiri oleh 10 organisasi perwakilan pemangku kepentingan di desa — mulai dari penyelenggara pemerintahan desa, kepala desa, perangkat desa, hingga lembaga kemasyarakatan desa — ini menyepakati perlunya peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Desa. Sepuluh organisasi yang tergabung dalam forum ini juga membentuk komisi pembahasan khusus untuk merumuskan berbagai aspek penting terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.
Empat Fokus Utama Pembahasan
Forum ini menyoroti empat isu krusial yang akan menjadi bahan peninjauan dan penyempurnaaan aturan, yaitu:
1. Arah pembangunan desa
2. Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa
3. Jabatan dan masa bakti kepala desa
4. Status kepegawaian aparatur dan perangkat desa
Solusi dan Langkah Konkret yang Disepakati
1. Optimalisasi Dana Desa
Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan di tingkat desa, tanpa mengesampingkan program strategis nasional. Terkait program nasional yang bersifat pinjaman, forum mengusulkan perpanjangan tenor pengembalian kewajiban agar tidak membebani keuangan desa.
2. Peningkatan Alokasi Operasional Desa
Diusulkan peningkatan minimal alokasi untuk operasional pemerintahan desa dari yang semula 3% menjadi sekurang-kurangnya 5%.
3. UU Khusus Aparatur Pemerintah Desa
Ini menjadi poin paling penting: perangkat desa dan kepala desa akan diatur dalam undang-undang tersendiri, tidak lagi hanya melalui Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, status mereka diakui sebagai salah satu profesi kepegawaian negara, setara dengan PNS, TNI, dan Polri. Hak-hak yang akan dipenuhi meliputi:
– Gaji pokok yang bersumber langsung dari APBN
– Tunjangan Hari Raya (THR)
– Gaji ke-13 dan ke-14
– Kenaikan pangkat dan jenjang karier yang jelas
Selama ini kesejahteraan perangkat desa diatur melalui PP No. 19/2016 dan bersumber dari APBD/APBDes, sehingga belum sepenuhnya terjamin secara merata.
4. Perlindungan dan Kesejahteraan Seluruh Pemangku Desa
Peningkatan kesejahteraan juga mencakup Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pemberian apresiasi bagi kepala desa dan perangkat desa yang telah purna tugas.
Komitmen Bersama
Widhi Hartono menegaskan, DPN PPDI sangat mendukung langkah strategis ini. Forum juga sepakat untuk menghilangkan sekat-sekat antarlembaga di desa.
“Kita tidak boleh lagi ada yang merasa paling utama, paling penting, atau paling berkuasa. Semua berkedudukan sama, tidak boleh ada diskriminasi antar pemangku kepentingan di desa,” ujarnya.
Seluruh rumusan ini nantinya akan diwujudkan dalam produk hukum baru, baik berupa revisi Undang-Undang Desa maupun pembentukan undang-undang khusus tentang Aparatur Pemerintah Desa.
Mungkas M













