JAKARTA — Persatuan Mahasiswa Lampung Jakarta (Permala) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (04/05/2026).
Aksi tersebut membawa tuntutan tegas terkait persoalan agraria, khususnya penolakan terhadap rencana perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT PAL di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.
Ketua Permala Jakarta, Ahmad Sopian, menyatakan bahwa kebijakan perpanjangan HGU dinilai berpotensi memperpanjang konflik agraria yang selama ini merugikan masyarakat setempat.
“Tanah seharusnya menjadi milik dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, bukan justru dikuasai korporasi yang diduga bermasalah,” ujarnya.
Ia menegaskan, gerakan tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa perantauan terhadap kondisi daerah asal, sekaligus upaya memperjuangkan keadilan bagi masyarakat.
Selain menolak perpanjangan HGU, Permala juga mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mesuji untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh atas dugaan keterlibatan dalam persoalan tersebut.
Mahasiswa menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lahan yang selama ini menjadi sumber konflik.
Dalam pernyataan sikapnya, Permala menyampaikan sejumlah tuntutan utama, di antaranya menolak perpanjangan HGU PT PAL Mesuji, mendesak Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mencabut izin HGU, meminta evaluasi terhadap Kepala BPN Mesuji, serta mendorong Presiden Prabowo Subianto mengusut tuntas praktik mafia tanah di wilayah tersebut.
“Agraria bukan untuk korporasi, tanah untuk rakyat,” tegas Ahmad Sopian.
Permala berharap pemerintah pusat, khususnya ATR/BPN dan KPK, segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan konflik agraria secara adil dan berpihak kepada masyarakat.
(Red)
