Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara, Taupik Nugraha, mengikuti rapat dengar pendapat terkait program Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) yang digelar DPRD Barito Utara, Rabu (08/04/2026).
Rapat tersebut dihadiri Asisten Setda, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi (Disnakertranskop), Kodim 1013, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan inisiatif untuk memperkuat perekonomian desa melalui pengelolaan koperasi berbasis potensi lokal, yang diharapkan menjadi wadah distribusi, produksi, hingga pemasaran hasil usaha masyarakat.
Kepala Disnakertranskop Barito Utara, Mastur, menyampaikan sejumlah kendala dalam pelaksanaan program tersebut, di antaranya belum tersedianya lahan strategis yang siap bangun maupun bebas dari risiko banjir.
Selain itu, keterbatasan anggaran dana desa juga menjadi hambatan dalam mendukung operasional koperasi, termasuk belum adanya alokasi khusus untuk koperasi di tingkat kelurahan.
Ia juga mengungkapkan adanya anggota koperasi yang mengundurkan diri di tengah proses berjalan.
“Dari total yang ada, sekitar 55 KDKMP di Barito Utara saat ini belum memiliki lokasi untuk pembangunan gerai maupun gudang,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Taupik Nugraha menegaskan program koperasi desa harus mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
“Program Koperasi Desa harus benar-benar memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Ini perlu didukung dengan manajemen yang baik serta pendampingan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia berharap Koperasi Desa Merah Putih tidak sekadar menjadi program formalitas, tetapi mampu menjadi motor penggerak ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha lokal dan masyarakat desa.
“Harapannya, program ini bisa benar-benar hidup dan berkembang, serta memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
(Dd)
