Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan terkait kekosongan tenaga pendidik di sejumlah desa pasca pengangkatan PPPK paruh waktu, Selasa (07/04/2026).
Dalam forum tersebut, Patih Herman menyampaikan pihaknya memahami kondisi yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, terkait keterbatasan tenaga pengajar di wilayah pedesaan.
Namun demikian, ia berharap ke depan pemerintah dapat menyiapkan formasi yang lebih memadai guna mengatasi kekosongan guru, terutama di daerah terpencil.
Selain itu, ia juga menyoroti program pendidikan yang telah berjalan, mulai dari jenjang SD, SLTP hingga SLTA. Ia mempertanyakan keberlanjutan program tersebut bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar daerah, termasuk mekanisme serta syarat untuk memperoleh beasiswa dari pemerintah daerah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara, Syahmiludin, menjelaskan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai program pendidikan yang mencakup seluruh jenjang, mulai dari SD hingga SLTA.
Ia menyebut, pada APBD Perubahan program tersebut awalnya menyasar sekitar 4.000 siswa dari keluarga kurang mampu. Namun pada 2026, cakupan program diperluas menjadi sekitar 32.000 siswa tanpa membedakan latar belakang ekonomi, baik di sekolah negeri maupun swasta, termasuk di bawah naungan Kementerian Agama maupun yayasan.
Ia juga menambahkan bantuan pendidikan seperti seragam sekolah didistribusikan secara bertahap melalui dua fase, dan saat ini proses penyaluran masih berlangsung dengan target seluruh siswa menerima bantuan pada 2026.
Terkait program beasiswa bagi mahasiswa, ia menyampaikan pemerintah daerah menerapkan kebijakan “satu Kartu Keluarga (KK) satu sarjana” untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Barito Utara. (Dd)
