Muara Teweh – Lonjakan harga tiket pesawat dari Muara Teweh ke luar daerah kembali memantik sorotan DPRD Kabupaten Barito Utara. Anggota DPRD Barito Utara, Nurul Anwar, secara terbuka mengkritik mahalnya tarif penerbangan rute Muara Teweh–Palangka Raya (PKY) dan Muara Teweh–Banjarmasin (BDJ).
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Lion Air Group dan pengelola Bandara Haji Muhammad Sidik, Kamis (19/02/26).
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Barito Utara itu mengaku prihatin atas kenaikan tarif yang dinilai sangat signifikan dan membebani masyarakat.
“Harga tiket sekarang bisa mencapai Rp1,8 juta per tiket. Padahal, saat awal dibukanya penerbangan Wings Air rute Muara Teweh–Banjarmasin hanya sekitar Rp800 ribu. Sekarang malah lebih mahal dibanding tiket dari Banjarmasin ke Jakarta,” tegasnya, Kamis (19/02/26).
Ia menilai kondisi tersebut tidak rasional, mengingat rute penerbangan yang relatif singkat justru memiliki tarif lebih tinggi dibandingkan rute antarkota besar.
“Rute Muara Teweh–Banjarmasin itu singkat. Tapi kenapa justru lebih mahal dari Banjarmasin ke Jakarta? Ini harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” ujarnya, Kamis (19/02/26).
Dalam forum tersebut, Nurul Anwar meminta maskapai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur tarif dan pelayanan, khususnya untuk rute daerah yang menjadi urat nadi konektivitas masyarakat Barito Utara.
Ia juga mendesak agar maskapai menyediakan bagasi gratis minimal 10 kilogram bagi penumpang rute Muara Teweh–Banjarmasin maupun sebaliknya.
Menurutnya, fasilitas tersebut penting mengingat mayoritas penumpang merupakan masyarakat umum, pelaku usaha kecil, hingga pasien rujukan medis.
Sementara itu, perwakilan Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro, bersama Kepala Bandara, Muhammad Amrillah Kunang, menyampaikan bahwa kenaikan harga bahan bakar avtur menjadi salah satu faktor naiknya tarif.
Namun, Nurul Anwar menilai alasan tersebut tidak dapat sepenuhnya dijadikan pembenaran.
“Kenaikan avtur memang ada, tapi tidak semestinya berdampak sedrastis ini. Harus ada hitungan yang rasional dan tidak memberatkan masyarakat,” tandasnya, Kamis (19/02/26).
DPRD Barito Utara menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat, mengingat transportasi udara merupakan kebutuhan vital daerah.
Adapun hasil hearing menghasilkan sejumlah poin penting:
- Evaluasi struktur tarif dan pelayanan pada rute feeder daerah.
- Penetapan rute BDJ–HMS dan PKY–HMS sebagai rute strategis konektivitas daerah.
- Permintaan penyediaan bagasi gratis minimal 10 kg per penumpang.
- Usulan penyediaan dua kursi cadangan untuk kepentingan pemerintah daerah.
- Peningkatan pelayanan publik di Bandara Haji Muhammad Sidik. (Dd)
