Muara Teweh – Lonjakan harga tiket pesawat rute Muara Teweh ke luar daerah memicu reaksi keras DPRD Kabupaten Barito Utara. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen maskapai dan pihak Bandara Bandara Haji Muhammad Sidik, dewan menyuarakan kegelisahan masyarakat atas tarif yang dinilai tidak masuk akal.
RDP yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Henny Rosgiaty Rusli, digelar di ruang rapat DPRD, Kamis (19/02/26).
Hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan B.P Girsang, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bandara Muhammad Amrillah Kunang, serta perwakilan Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro.
Dalam forum itu, Henny bersama anggota DPRD lainnya seperti H Tajeri, Hasrat, dan Parmana Setiawan, menyampaikan kritik tajam kepada pihak bandara dan maskapai.
Henny menegaskan bahwa bandara yang dibangun menggunakan dana negara seharusnya memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan justru sulit diakses karena mahalnya harga tiket.
“Bandara ini diperuntukkan untuk masyarakat. Pembangunannya dari uang rakyat, tujuannya agar masyarakat nyaman dan mudah bepergian. Tapi kalau harga tiket dari Rp800 ribu melonjak menjadi Rp1,8 juta, bagaimana masyarakat bisa menikmati?” tegasnya, Kamis (19/02/26).
Ia juga menyoroti dampak sosial dari mahalnya tiket, terutama bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan ke luar daerah seperti Palangka Raya dan Banjarmasin.
“Kalau harus membeli beberapa tiket sekaligus, tentu menjadi beban berat. Akhirnya masyarakat memilih jalur darat dengan waktu tempuh berjam-jam. Ini sangat memprihatinkan,” ujarnya, Kamis (19/02/26).
Menurutnya, penerbangan Muara Teweh merupakan jalur vital, bukan sekadar rute bisnis.
“Di daerah seperti ini jangan semata berbicara keuntungan. Ini soal akses dan kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya, Kamis (19/02/26).
Sementara itu, perwakilan Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro, menjelaskan bahwa penerbangan menggunakan pesawat ATR berkapasitas 72 kursi dengan biaya operasional mencapai Rp100–110 juta per penerbangan.
Ia menyebut, biaya tersebut menjadi salah satu faktor tingginya harga tiket, berbeda dengan pesawat berkapasitas besar yang dapat menekan biaya per penumpang.
“Masukan dari DPRD dan pemerintah daerah menjadi referensi penting bagi kami untuk meningkatkan pelayanan,” ujarnya, Kamis (19/02/26).
Meski demikian, DPRD Barito Utara menegaskan akan terus mengawal persoalan ini agar ada solusi konkret yang berpihak pada masyarakat.
“Kami ini wakil rakyat. Keluhan masyarakat wajib kami sampaikan dan perjuangkan. Jangan sampai bandara megah berdiri, tapi rakyatnya hanya bisa melihat tanpa mampu terbang,” tutup Henny.
Adapun hasil hearing tersebut menghasilkan sejumlah poin penting, antara lain:
- Evaluasi struktur tarif dan pelayanan pada rute feeder daerah.
- Penetapan rute BDJ–HMS dan PKY–HMS sebagai rute strategis konektivitas daerah.
- Permintaan penyediaan bagasi gratis minimal 10 kg per penumpang.
- Usulan penyediaan dua kursi cadangan untuk kepentingan pemerintah daerah.
- Peningkatan pelayanan publik di Bandara Haji Muhammad Sidik. (Dd)
