Muara Teweh – Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan DPRD menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna III DPRD Barut.
Dalam jawabannya, Bupati H. Shalahuddin menyatakan seluruh masukan fraksi, termasuk Fraksi PKB, menjadi pijakan penting dalam penyempurnaan Raperda APBD 2026. Senin(24/11/2025)
Pokok-pokok pikiran DPRD (Pokir) dipastikan akan diintegrasikan ke dalam proses perencanaan dan penganggaran melalui mekanisme SIPD sesuai regulasi. Bupati menegaskan bahwa kebijakan anggaran harus lahir dari proses yang transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Bupati juga menyampaikan apresiasi atas dukungan fraksi terhadap penguatan integritas anggaran, pengawasan CSR perusahaan tambang, hingga penegakan tanggung jawab reklamasi dan lingkungan.
Sinergi Pemkab dan DPRD diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
(Dd)
