Malut- Kaitan Perda Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Hilirisasi Buah Kelapa, Bupati Halmahera Utara (Halut) Maluku Utara Piet Hein Babua memberikan penjelasan soal itu.
Dengan menjelaskan dimana sebuah kebijakan yang telah diambil pemerintah daerah sangat memiliki dasar historis dan baik untuk daerah kedepan.
“Kalau dilihat dari histori buah kelapa ini hanya menjadi olahan kopra, harga kopra sejak puluhan tahun selalu naik turun. Dan harga itu tidak bisa diintervensi oleh pemerintah untuk menekan pembeli agar harga naik,” jelas Bupati.
Kata Bupati, ketika adanya industri, harga beli industri tidak akan mengalami turun harga. Karena , produk hasil olahan industri harga pasarannya tidak pernah turun, maka harga beli buah kelapa dari petani juga tidak akan turun, dan kalaupun turun sudah dipastikan tidak akan membebani petani kelapa.
Selain itu, Bupati juga sampaikan kalau keberadaan industri juga membuka lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja yang begitu banyak. Sehingga, daerah mendapatkan pemasukan PAD melalui pajak, dan dari pajak ini daerah sudah pastikan mampu menjalankan program pembangunan demi untuk kesejahteraan masyarakat.
Maka Bupati ajak semua pihak harus memiliki pemikiran yang luas untuk berpikir ke masa depan, bukan untuk hari ini. Maka itu, kenapa harus ada Perda Hilirisasi Buah Kelapa, tujuannya agar produk lokal yang kita miliki bisa diolah didaerah ini, sehingga memberikan manfaat kepada daerah dan masyarakat dalam waktu lama.
Pihaknya menegaskan dibawah Pemerintahan kepemimpinan Piet-Kasman saat ini telah melakukan beberapa langkah dibidang ekonomi untuk menopang ekonomi daerah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat Halut. Salah satunya, menjadikan Pelabuhan Tobelo sebagai Pelabuhan ekspor Nasional dan Internasional diyakini akan berjalan semua ini.
“Sehingga kini tengah lakukan lobi ke pusat untuk untuk menggait investor membangun industri pengelolaan bukan saja kelapa tapi seluruh hasil tani yang ada di Halut,” ungkapnya.
