BANDAR LAMPUNG — Penanganan laporan dugaan pemalsuan identitas yang menyeret nama Eka Afriana kembali menjadi sorotan. Barisan Anak Lampung Analitik Keadilan (BALAK) melalui Idris Agung mendesak Polda Lampung memberikan kejelasan sekaligus menuntaskan pengusutan perkara yang telah dilaporkan tersebut.
BALAK menilai, laporan dugaan persoalan identitas tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian hukum. Aparat penegak hukum diminta menjelaskan perkembangan penanganan perkara secara transparan, termasuk sejauh mana proses penyelidikan telah berjalan.
“Kami dari Barisan Anak Lampung Analitik Keadilan (BALAK) meminta Polda Lampung serius dan menuntaskan penanganan laporan dugaan pemalsuan identitas Eka Afriana. Persoalan ini sudah dilaporkan, sehingga publik berhak mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan dan apa perkembangan penanganannya,” tegas Idris Agung, Swnin (16/11/2026).
Menurut Idris, desakan tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap pihak tertentu, melainkan upaya memastikan laporan masyarakat ditangani secara profesional dan berdasarkan ketentuan hukum.
“Jangan sampai laporan masyarakat terkesan jalan di tempat tanpa kejelasan. Kami tidak sedang menghakimi siapa pun, tetapi meminta aparat penegak hukum bekerja profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Jika memang ditemukan unsur pelanggaran hukum, harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga meminta Polda Lampung menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan penyidik, terutama terkait pemeriksaan dokumen kependudukan dan administrasi yang menjadi pokok persoalan dalam laporan tersebut.
“Apakah dokumen-dokumen yang dipersoalkan sudah diperiksa? Apakah pihak-pihak terkait sudah dimintai keterangan? Ini harus dijelaskan agar tidak muncul kesan bahwa perkara tersebut dibiarkan berlarut-larut,” kata Idris.
Sorotan BALAK berkaitan dengan dugaan perubahan identitas Eka Afriana, yang sebelumnya telah dilaporkan ke Polda Lampung. Persoalan tersebut menyangkut dugaan perbedaan informasi tahun kelahiran dalam sejumlah dokumen kependudukan dan administrasi.
BALAK meminta seluruh fakta dan dokumen yang berkaitan dengan laporan tersebut diperiksa secara menyeluruh. Penanganan perkara harus mengedepankan pembuktian, bukan asumsi maupun opini.
Idris menegaskan, pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan hukum dari aparat penegak hukum.
“BALAK akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan hukum. Prinsipnya sederhana, setiap laporan masyarakat harus mendapatkan kepastian penanganan, tanpa melihat siapa pihak yang dilaporkan,” pungkasnya. (Red)













