BATAM — Buruknya wajah pelayanan kesehatan di daerah kembali mencuat. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Tabid diduga kuat kembali melakukan tindakan maladministrasi dan penelantaran pasien. Seorang warga yang datang dalam kondisi membutuhkan pertolongan medis mendesak terpaksa harus pulang dengan kekecewaan mendalam akibat ditolak berobat dengan dalih ruang perawatan penuh.
Peristiwa memilukan tersebut terjadi pada Senin malam, 9 November 2026, sekitar pukul 20.00 WIB. Pihak keluarga pasien mengungkapkan kemarahan dan kekecewaan yang luar biasa atas tidak profesionalnya sikap tenaga medis di Unit Gawat Darurat (UGD) rumah sakit pelat merah tersebut.
Alih-alih mendapatkan tindakan medis yang komprehensif, pemeriksaan fisik, atau penanganan darurat yang layak, pasien justru ditolak masuk. Ironisnya, pihak medis di UGD dilaporkan sama sekali tidak melakukan pemeriksaan menyeluruh (screening) terhadap kondisi pasien, namun langsung memvonis untuk menyuruh pasien pulang dan hanya dibekali sebutir obat pereda nyeri, paracetamol.
”Ini benar-benar di luar akal sehat. Keluarga datang panik meminta pertolongan medis, tapi di UGD pasien sama sekali tidak diperiksa secara serius.
Tiba-tiba langsung disuruh pulang dengan alasan ruangan penuh, dan hanya diberi paracetamol. Apakah nyawa manusia di RSUD Ahmad Tabid sekadar dihargai seharga obat warung?” ujar salah seorang perwakilan keluarga pasien dengan nada geram.
Penyakit Kronis Manajemen: Pengelola Cuek dan Kebal Kritik
Tindakan arogan dan tidak
berempati ini ternyata bukanlah insiden pertama. Berdasarkan penelusuran dan keluhan masyarakat sekitar, buruknya pelayanan dan penolakan pasien dengan alasan klasik “ruang rawat penuh” telah sering berulang terjadi di RSUD Ahmad Tabid.
Kendati gelombang protes dan aduan dari masyarakat terus mengalir dari waktu ke waktu, pihak pengelola dan manajemen rumah sakit seolah menutup mata, bertindak masa bodoh, dan tidak menunjukkan niat perbaikan yang signifikan. Padahal, operasional dan gaji seluruh jajaran pengelola rumah sakit tersebut dibiayai sepenuhnya dari uang rakyat melalui anggaran daerah.
Sikap abai ini memicu reaksi keras publik. Rumah sakit yang seharusnya menjadi benteng terakhir perlindungan kesehatan masyarakat justru menjelma menjadi momok yang menakutkan akibat minimnya nurani kemanusiaan dari para pelayannya.
Desakan Keras:
Kepala Dinas Kesehatan Harus Copot Pihak Tak Becus
Melihat kondisi yang semakin meresahkan dan berpotensi mengancam keselamatan nyawa lebih banyak warga, masyarakat mendesak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk segera turun tangan secara langsung.
Publik menuntut agar sanksi tegas dan terukur segera dijatuhkan kepada manajemen RSUD Ahmad Tabid. Ketidaktegasan dari Dinas Kesehatan selama ini dinilai menjadi “angin segar” bagi pengelola rumah sakit untuk terus mengulangi kelalaian fatal yang merugikan masyarakat.
”Kepala Dinas Kesehatan jangan tinggal diam dan menutup mata. Ambil tindakan tegas demi menyelamatkan nama baik institusi kesehatan dan mengembalikan kepercayaan publik. Jika manajemen yang ada sudah tidak memiliki nurani dan kompetensi, maka evaluasi total dan copot pihak-pihak yang bertanggung jawab,” tegas warga.
Kasus ini kini menjadi sorotan tajam publik. Masyarakat menanti langkah nyata dari instansi berwenang untuk memberikan sanksi yang memberikan pelajaran mendalam bagi manajemen RSUD Ahmad Tabid agar insiden serupa tidak kembali merenggut keselamatan jiwa warga.
Yata
