JAKARTA — Memasuki 21 bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah kebijakan strategis mulai menunjukkan hasil. Pemerintah mencatat berbagai capaian di bidang ketahanan pangan, energi, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, hingga penguatan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa selama 663 hari pemerintahan, telah diputuskan dan dijalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan negara.
Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah sektor pangan. Presiden menyebut Indonesia telah mencapai swasembada untuk delapan komoditas, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Pemerintah juga melakukan penyederhanaan aturan distribusi pupuk yang disebut berdampak pada penurunan harga pupuk sebesar 20 persen. (Setneg)
Di sektor energi, pemerintah mendorong kemandirian melalui penerapan B50 berbasis kelapa sawit. Presiden menyebut sejak 1 Juli 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar dan kebijakan tersebut berpotensi menghemat devisa sekitar Rp170 triliun. (Setneg)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Program tersebut terus diperluas sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM.
Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
Selain program pembangunan dan kesejahteraan, pemerintahan Prabowo juga menempatkan penegakan hukum serta pemberantasan praktik yang merugikan negara sebagai salah satu agenda penting.
Presiden Prabowo berulang kali menegaskan bahwa kekayaan negara harus dilindungi dari berbagai bentuk kebocoran, termasuk korupsi, penyelundupan, tambang ilegal, serta penyalahgunaan kewenangan. Dalam Sidang Kabinet pada Juli 2026, Presiden bahkan menyoroti dugaan kebocoran ekonomi melalui praktik underinvoicing, transfer pricing, dan penyelundupan.
Dalam konteks pemberantasan korupsi, pengungkapan sejumlah perkara besar oleh aparat penegak hukum menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan mengamankan keuangan negara. Pemerintah juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus menjadi instrumen untuk menjaga kekayaan bangsa dan negara.
Upaya tersebut berjalan beriringan dengan kerja lembaga penegak hukum, termasuk KPK, Kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. KPK sendiri sepanjang 2026 terus memperkuat agenda pencegahan, pendidikan antikorupsi, penindakan, dan eksekusi perkara.
Capaian di bidang penegakan hukum ini menjadi penting karena keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga uang rakyat agar tidak disalahgunakan.
Meski sejumlah capaian mulai terlihat, pemerintahan Prabowo masih menghadapi tantangan besar. Pemerintah dituntut memastikan program strategis benar-benar memberikan manfaat secara merata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat pemberantasan korupsi.
Presiden Prabowo sendiri menegaskan bahwa berbagai capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri. Menurutnya, masih banyak persoalan yang harus diselesaikan dan pemerintah harus terus bekerja untuk memenuhi mandat rakyat.
Dengan demikian, 21 bulan pemerintahan Prabowo menjadi fase penting dalam perjalanan menuju target Indonesia yang lebih mandiri. Dari swasembada pangan dan energi, program kesejahteraan, hingga penguatan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, hasil akhirnya akan sangat ditentukan oleh konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.tris
