banner 325x300
banner 325x300
Jakarta

DPP KAMPUD Soroti Pelimpahan Penanganan Kasus Eks Jampidsus ke Kejaksaan, Nilai Tidak Sesuai Prosedur

×

DPP KAMPUD Soroti Pelimpahan Penanganan Kasus Eks Jampidsus ke Kejaksaan, Nilai Tidak Sesuai Prosedur

Sebarkan artikel ini

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) mengapresiasi langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji, S.Sos., S.H., M.H., menilai upaya penyidikan yang dilakukan Kortastipidkor Polri menjadi langkah penting dalam penegakan hukum terhadap dugaan korupsi yang disebut berkaitan dengan sejumlah perkara, di antaranya dugaan korupsi suplai batu bara PT PLN, PT ASABRI, dan PT Krakatau Steel.

“Kami memberikan apresiasi kepada penyidik Kortastipidkor Polri atas upaya mengusut dugaan mega korupsi dan TPPU. Langkah ini merupakan terobosan yang patut mendapat dukungan dari masyarakat,” ujar Seno Aji, Minggu (12/7/2026).

Meski demikian, KAMPUD mengkritisi keputusan Polri yang melimpahkan penanganan perkara Febrie Adriansyah kepada penyidik Kejaksaan Agung. Menurut Seno, mekanisme tersebut perlu dikaji karena dinilai tidak sejalan dengan prosedur penanganan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ia berpendapat penyidikan yang telah dimulai oleh penyidik kepolisian semestinya diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku, sementara koordinasi dengan jaksa penuntut umum dilakukan dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu.

“Kami menilai mekanisme pelimpahan penyidikan kepada penyidik Kejaksaan berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan dapat dipandang tidak sesuai dengan prinsip *due process of law* maupun asas *equality before the law*,” katanya.

Seno juga menyampaikan pandangannya bahwa apabila penyidik kepolisian menghadapi kendala dalam mengusut perkara tersebut, koordinasi dapat dilakukan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan supervisi terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Koordinasi dengan KPK dapat menjadi salah satu langkah dalam memperkuat proses penyidikan apabila memang terdapat hambatan dalam penanganan perkara,” ujarnya.

Sebelumnya, Kortastipidkor Polri menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi. Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto, kemudian menyatakan penanganan perkara tersebut dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung sebagai bagian dari sinergi antarpenegak hukum.

Pelimpahan itu juga mencakup seorang tersangka lain dari pihak swasta bernama Don Ritto. Hingga kini, belum terdapat tanggapan resmi dari Kejaksaan Agung terkait kritik yang disampaikan DPP KAMPUD mengenai mekanisme pelimpahan penanganan perkara tersebut. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *