Gunungkidul — Media massa memegang peranan strategis dalam menjaga keseimbangan demokrasi di Indonesia. Tidak sekadar menyampaikan informasi, media berfungsi sebagai mitra sejajar Pemerintah dan Parlemen dalam mengawal kepentingan publik serta memastikan jalannya pemerintahan tetap berada dalam koridor transparansi dan akuntabilitas.
Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, SE, MM menegaskan bahwa media memiliki posisi penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, kritik yang disampaikan media justru menjadi bagian dari mekanisme kontrol yang sehat dalam sistem demokrasi.
“Media bukan lawan pemerintah, melainkan mitra strategis dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Kritik yang konstruktif sangat dibutuhkan agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Joko Parwoto.
Dalam praktik demokrasi, media berperan sebagai pengawas independen (watchdog) yang aktif menyoroti kebijakan publik. Melalui pemberitaan yang kritis dan berimbang, media memberikan ruang bagi suara masyarakat sekaligus mendorong pemerintah untuk bekerja secara lebih terbuka dan bertanggung jawab.
Joko Parwoto menambahkan, pemerintah daerah membutuhkan peran media untuk menyerap aspirasi publik secara lebih luas. Media dinilai mampu menjadi cermin bagi pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan yang telah maupun akan dijalankan.
“Masukan dari media menjadi alarm dini bagi pemerintah. Ketika ada kebijakan yang dirasakan kurang tepat oleh masyarakat, media membantu menyampaikannya secara objektif,” tambahnya.
Dengan menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas, media berkontribusi besar dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat. Kebebasan pers yang disertai tanggung jawab akan memperkuat partisipasi publik serta mendorong terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. (Mungkin M)
Media Pilar Demokrasi, Wabup Gunungkidul: Kritik Itu Alarm Pemerintahan
