Malut- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Utara Maluku Utara, bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD mulai menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat bangsaha Kantor DPRD Halmahera Utara, Senin (14/4).
Ranperda yang dibahas tersebut yaitu Perda Perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Perda Insentif Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara serta Perda Dinas Pendapatan Daerah dan lainnya.
Tim Bapemperda DPRD Janlis G Kitong salah satu DPRD Halmahera Utara, saat diwawancara awak media mengatakan bahwa, ia optimis dengan penyusunan Ranperda tersebut karena timnya adalah anak-anak muda yang berkompeten.
“Saya yakin dan optimis penyusunan ranperda ini akan selesai tepat waktunya karena tim kami didominasi oleh anak-anak muda yang kini ada di DPRD,” jelas dia.
Menurutnya, Ranperda Perampingan OPD dan Dinas Pendapatan Daerah ini telah direncanakan dari tahun 2019, namun karena tidak sistematis sesuai dengan undang undang dan juga terkait keterbatasan penganggaran dari pendampingan Kementerian. Sehingga Ranperda tersebut kalah itu sempat tertahan. Namun, kini mulai didorong pasca ada koordinasi baik dari pihak eksekutif (pemda) bersama legislatif (DPRD).
Janlis tegaskan dalam rapat Ranperda tersebut telah dibahas.
“Sementara besok (15/4) akan dilanjutkan dengan rapat pembahasan Ranperda tentang Insentif Pemerintah Daerah,” kata dia.
Sebut dia, setelah semuanya selesai, kita menunggu sidang paripurna untuk disahkan. Sehingga, Bupati dapat menjalankan perda tersebut. Tidak menutup kemungkinan ditahun ini ada sekitar 4 sampai 5 perda yang akan disahkan.
Janlis juga bilang, DPRD berharap Pemerintah yang baru ini yang dipimpin oleh Bupati Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Wakil Bupati Dr. Kasman Hi.Ahmda, M.Pd, akan lebih baik pengelolaan pemerintahannya.
Diketahui hadir dalam rapat pembahasan Ranperda, Wakil Ketua I DPRD Inggrid Paparang bersama jajaran Anggota DPRD lain yang tergabung dalam Bapemperda DPRD Halmahera Utara dan pihak instansi terkait Pemda setempat.
