Muara Teweh – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh DPRD Barito Utara dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten yang diwakilkan oleh Pj Sekda Barito Utara, Kepala dinas lingkup Pemkab Barito Utara serta sejumlah perwakilan dari tenaga honorer R2 dan R3 Barito Utara.
RDP yang dipimpin oleh waket II DPRD, Hj Henny Rosgiati Rusli, dengan didampingi oleh anggota DPRD Barito Utara lainnya. dilaksanakan di ruang rapat DPRD Barito Utara, Senin (10/02/2025)
Pada kesempatan ini Forum Komunikasi Honorer R2 dan R3 melalui ketuanya, Muhamad Anan dan kawan – kawan, menyampaikan beberapa hal yang menjadi aspirasi mereka.
Menanggapi hal itu Ketua Komisi III dari Partai Gerindra, H Tajeri
menyampaikan bahwa pihak DPRD akan terus memperjuangkan hal ini meski sudah beberapa kali disampaikan ke pusat, namun hasilnya begitu – begitu saja.
H Tajeri berharap semoga hal ini akan sampai ke Presiden RI dan semoga akan ada kebijakan.
Sebab kata Tajeri, terkait masalah dana untuk penggajian Barito Utara sudah cukup, namun peraturan yang tidak membolehkan.
Dijelaskan oleh nya bahwa pusat sudah memberi pengumuman bahwa sejak September 2023, tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer.
Namun kata Politisi Gerindra ini Kabupaten Barito Utara adalah Kabupaten yang Mucil (Ngeyel) dengan mengangkat terus tenaga honorer, sudah di ingatkan tidak ada pengangkatan honorer tapi masih saja ngeyel.
“Akhirnya kalau sudah begini kan sulit, karena sudah terlanjur, Namun biasa yang diangkat itu
biasanya dari tim sukses,” ucapnya menambahkan.
Dia mengharapkan semoga apa yang dirumuskan pada RDP ini akan membawa hasil yang seperti diharapkan, karena DPRD akan siap memperjuangkan. (Dd)
