TULANG BAWANG – Penanganan kasus dugaan tindak pidana yang menyeret mantan Sekretaris Kampung Gedung Aji, Safri, kembali menjadi sorotan. Barisan Anak Lampung Analitik Keadilan (BALAK) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisula Sakti mendesak Kapolda Lampung turun tangan menyikapi belum adanya tindakan tegas terhadap status Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dikaitkan dengan Safri.
Kedua pihak menilai lambannya penanganan perkara oleh Polres Tulang Bawang berpotensi memicu persoalan di tengah masyarakat, khususnya warga Kampung Gedung Aji. Mereka mengingatkan, ketidakjelasan proses hukum dapat berkembang menjadi konflik kepentingan sekaligus menggerus kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Sorotan tersebut mencuat setelah Safri, yang telah diberhentikan dari jabatannya sebagai sekretaris kampung, menyatakan keberatan atas keputusan pemberhentiannya. Ia menilai keputusan tersebut sepihak dan tidak memiliki dasar yang jelas, bahkan mengaitkannya dengan persoalan pribadi.
Di sisi lain, dalam pemberitaan salah satu media daring, Safri juga membantah status DPO yang disematkan kepadanya. Ia mengaku hanya berstatus sebagai saksi, tidak pernah meninggalkan tempat tinggal, serta mempertanyakan dasar penetapan dirinya sebagai DPO.
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kepastian status hukum Safri dan dasar kepolisian dalam menetapkan status DPO.
Praktisi hukum LBH Trisula Sakti, Yuridhis Mahendra yang akrab disapa Idris Abung, menegaskan bahwa status DPO pada prinsipnya berkaitan dengan seseorang yang telah berstatus tersangka dan keberadaannya tidak diketahui setelah dilakukan pemanggilan serta upaya pencarian sesuai prosedur hukum.
“Secara hukum, DPO bukan status yang bisa dilekatkan begitu saja kepada seseorang. Harus ada dasar perkara, status hukum yang jelas, serta prosedur yang dipenuhi oleh penyidik,” ujar Idris.
Ia menjelaskan, seseorang dapat dimasukkan dalam daftar pencarian apabila telah ditetapkan sebagai tersangka, memiliki dasar bukti yang cukup, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan secara sah, dan keberadaannya tidak diketahui setelah dilakukan upaya pencarian.
Menurutnya, seseorang yang masih berstatus saksi tidak dapat langsung ditetapkan sebagai DPO. Namun, status saksi dapat berubah menjadi tersangka apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti yang cukup untuk menunjukkan keterlibatannya dalam tindak pidana.
“Jadi, kalau yang bersangkutan menyatakan dirinya hanya saksi, sementara muncul informasi bahwa dirinya berstatus DPO, ini harus dijelaskan secara terbuka. Apa status hukumnya, apa dasar penetapannya, dan bagaimana prosedur yang telah dilakukan penyidik,” tegasnya.
Idris meminta kepolisian memberikan kejelasan agar tidak terjadi simpang siur informasi di tengah masyarakat. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kepastian hukum dan profesionalisme aparat penegak hukum.
Senada, perwakilan BALAK, Indra MP, mempertanyakan keseriusan Polres Tulang Bawang dalam menindaklanjuti status DPO yang disebut telah diterbitkan terhadap Safri.
“Kami mempertanyakan keseriusan dan tanggung jawab Polres Tulang Bawang. Jika memang status DPO sudah ditetapkan secara resmi, mengapa sampai sekarang belum terlihat tindakan tegas dari aparat kepolisian?” kata Indra.
Ia menilai persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut pelaksanaan tugas penyidik, tetapi juga menyangkut profesionalisme kepolisian dalam menangani perkara.
Indra juga mempertanyakan apakah proses penyidikan telah dilakukan secara profesional dan berbasis pendekatan ilmiah, mulai dari pengolahan tempat kejadian perkara (TKP), pengumpulan barang bukti, pemeriksaan laboratorium forensik apabila diperlukan, hingga analisis untuk mengungkap fakta hukum.
“Barang bukti harus menjadi bagian penting dalam mengungkap perkara. Jangan sampai proses penegakan hukum justru menimbulkan pertanyaan karena ketidakjelasan antara keterangan saksi, barang bukti, dan status hukum seseorang,” ujarnya.
BALAK, lanjut Indra, meminta Polres Tulang Bawang segera memberikan klarifikasi dan menunjukkan langkah konkret dalam penanganan perkara tersebut.
“Kami menunggu gerak cepat dan penjelasan dari Polres Tulang Bawang. Jangan sampai persoalan ini semakin melebar dan memicu konflik di tengah masyarakat. Lebih jauh, jangan sampai ketidakjelasan penanganan perkara justru membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum,” tandasnya.
BALAK dan LBH Trisula Sakti pun meminta Kapolda Lampung memberikan perhatian langsung terhadap persoalan tersebut agar penanganan perkara di wilayah hukum Polres Tulang Bawang berjalan transparan, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Red)











