banner 325x300
banner 325x300
Tulang Bawang

Bupati Tulang Bawang Jangan Tutup Mata, DPO Diduga Masih Aktif Jadi Carik, LBH Trisula Sakti Desak Pemberhentian

×

Bupati Tulang Bawang Jangan Tutup Mata, DPO Diduga Masih Aktif Jadi Carik, LBH Trisula Sakti Desak Pemberhentian

Sebarkan artikel ini

TULANG BAWANG – Status tersangka sekaligus Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara dugaan pencurian dengan pemberatan (curat) tidak lantas membuat seseorang kehilangan jabatan sebagai perangkat desa. Ironisnya, seorang Carik di Kampung Gedung Aji Lama, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, yang disebut berstatus tersangka dan DPO, diduga masih aktif menjalankan tugas pemerintahan desa.

Kondisi tersebut memantik sorotan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisula Sakti. Lembaga ini menilai keberadaan perangkat desa berstatus DPO yang masih menjalankan jabatan publik merupakan persoalan serius, bukan hanya menyangkut penegakan hukum, tetapi juga integritas dan tata kelola pemerintahan desa.

LBH Trisula Sakti mendesak Bupati Tulang Bawang tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut. Pemerintah kabupaten diminta segera mengambil langkah pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kampung, sekaligus memastikan ketentuan administrasi pemerintahan desa dijalankan sebagaimana mestinya.

Yuridhis Mahendra, S.Pd., S.H., yang akrab disapa Idris Abung, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, ketika seseorang telah berstatus tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang, pemerintah desa maupun pemerintah daerah harus segera memastikan konsekuensi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menilai sangat ironis apabila aparat penegak hukum telah menetapkan status hukum seseorang, tetapi di sisi lain yang bersangkutan masih diduga menjalankan tugas sebagai perangkat desa tanpa kejelasan tindakan administratif dari pemerintah setempat.

“Ini menjadi persoalan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Di satu sisi, yang bersangkutan disebut telah berstatus tersangka sekaligus DPO dalam perkara pidana. Namun di sisi lain, jabatan publik yang diembannya justru masih menjadi tanda tanya. Pemerintah daerah seharusnya tidak boleh membiarkan persoalan seperti ini tanpa kepastian,” tegas Idris Abung.

Menurutnya, jabatan Carik atau sekretaris kampung bukan jabatan biasa. Posisi tersebut memiliki tanggung jawab penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, hingga pengelolaan tata kelola pemerintahan kampung.

Karena itu, LBH Trisula Sakti mempertanyakan bagaimana pelayanan dan administrasi pemerintahan dapat berjalan secara optimal apabila perangkat desa yang bersangkutan justru sedang berhadapan dengan proses hukum dan berstatus DPO.

Soroti Kewajiban dan Tanggung Jawab Kepala Kampung

Idris Abung menyebut terdapat sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus menjadi perhatian pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Ia merujuk pada Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur kewajiban kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk menjalankan prinsip pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

Selain itu, ia menyoroti Pasal 29 UU Desa sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2024 yang mengatur larangan bagi kepala desa dalam menjalankan kewenangannya, termasuk perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LBH Trisula Sakti juga mengaitkan persoalan tersebut dengan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana diubah melalui Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Regulasi tersebut menjadi salah satu dasar pengaturan mengenai persyaratan, pengangkatan, serta pemberhentian perangkat desa. Karena itu, menurut Idris, status hukum perangkat desa yang bersangkutan harus segera diklarifikasi dan ditindaklanjuti melalui mekanisme administratif yang berlaku.

“Ketentuan mengenai perangkat desa sudah jelas mengatur bahwa jabatan tersebut harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab. Perangkat desa merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang mendapatkan kepercayaan masyarakat. Jangan sampai jabatan itu tetap dibiarkan berjalan tanpa ada evaluasi, sementara yang bersangkutan menghadapi persoalan hukum serius,” ujarnya.

Idris bahkan menegaskan, apabila Kepala Kampung Gedung Aji Lama tidak mengambil langkah administratif terhadap perangkat desa tersebut, maka sikap itu patut dipertanyakan dari sisi tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Ia juga menyinggung Pasal 53 UU Desa terkait pemberhentian perangkat desa. Menurutnya, pemerintah kampung harus mencermati ketentuan mengenai pemberhentian sementara maupun pemberhentian perangkat desa dan menerapkannya sesuai kondisi serta persyaratan hukum yang berlaku.

Dalam pandangannya, kepala kampung tidak boleh mengabaikan persoalan tersebut karena perangkat desa merupakan bagian dari struktur pemerintahan yang harus menjaga kepercayaan publik.

“Jika Kepala Kampung mengetahui bahwa perangkatnya berstatus tersangka, terlebih lagi DPO, tetapi tidak melakukan langkah apa pun, tentu hal itu menjadi pertanyaan besar. Kepala kampung memiliki tanggung jawab menjaga integritas pemerintahan desa. Jangan sampai masyarakat justru kehilangan kepercayaan karena persoalan ini dibiarkan,” tegasnya.

Bupati Tulang Bawang Diminta Turun Tangan

Sorotan LBH Trisula Sakti tidak hanya diarahkan kepada Kepala Kampung Gedung Aji Lama. Bupati Tulang Bawang juga diminta turun tangan karena memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Idris menilai pemerintah kabupaten tidak boleh hanya menempatkan persoalan ini sebagai urusan internal kampung. Ketika muncul persoalan yang menyangkut integritas perangkat desa dan kepastian hukum, pemerintah daerah harus hadir memastikan seluruh mekanisme pemerintahan berjalan sesuai aturan.

Ia mengingatkan bahwa prinsip umum pemerintahan yang baik atau good governance mengharuskan setiap penyelenggara pemerintahan menjaga integritas, akuntabilitas, transparansi, serta kepercayaan masyarakat.

Bupati sebagai kepala daerah sekaligus pihak yang memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dinilai harus memastikan kepala kampung menjalankan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan.

“Jangan sampai pemerintah kabupaten terkesan tutup mata. Bupati memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, kami meminta Bupati Tulang Bawang memanggil dan memberikan instruksi kepada Kepala Kampung Gedung Aji Lama agar persoalan ini segera ditindaklanjuti,” kata Idris.

Ia menegaskan, pembiaran terhadap persoalan tersebut dapat menimbulkan preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan desa. Sebab, jabatan perangkat desa merupakan amanah publik yang harus dijalankan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum.

Menurutnya, pemerintah daerah harus menunjukkan bahwa aturan berlaku bagi siapa pun tanpa memandang jabatan, kedekatan, maupun posisi seseorang dalam struktur pemerintahan.

Empat Poin Sikap dan Tuntutan LBH Trisula Sakti

Meski menyoroti dugaan persoalan hukum tersebut, Idris menegaskan bahwa pihaknya tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, keadilan, dan kemanusiaan.

Ia menyatakan bahwa status tersangka maupun DPO tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak hukum seseorang. Namun, pada saat yang sama, status tersebut juga tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan kewajiban administratif dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan.

LBH Trisula Sakti menilai terdapat empat hal mendasar yang perlu menjadi perhatian institusi kepolisian dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Pertama, status DPO bukan sekadar label administratif. Status tersebut menunjukkan bahwa seseorang sedang dicari oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses penanganan perkara. Karena itu, keberadaan perangkat desa yang berstatus DPO harus menjadi perhatian serius pemerintah kampung dan pemerintah daerah.

Kedua, jabatan perangkat desa merupakan jabatan publik yang memegang amanah masyarakat. Tidak semestinya persoalan hukum yang sedang dihadapi seorang perangkat desa diabaikan begitu saja, terlebih apabila menyangkut tugas pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat.

Ketiga, kepala kampung harus segera berkoordinasi dengan instansi berwenang untuk menindaklanjuti status hukum perangkat desa tersebut. LBH Trisula Sakti mendesak agar mekanisme pemberhentian sementara ditempuh apabila persyaratan hukum untuk tindakan tersebut telah terpenuhi.

Keempat, Bupati Tulang Bawang selaku pembina dan pengawas pemerintahan desa harus mengambil langkah tegas. Pemerintah kabupaten diminta tidak membiarkan persoalan ini menjadi polemik berkepanjangan tanpa penyelesaian administratif yang jelas.

Berdasarkan empat poin tersebut, LBH Trisula Sakti menyampaikan tuntutan kepada sejumlah pihak.

Kepada Polres Tulang Bawang, mereka meminta penjelasan terbuka mengenai perkembangan penanganan perkara dugaan pencurian dengan pemberatan tersebut. Kepolisian juga diminta menjelaskan kendala yang menyebabkan orang yang telah berstatus DPO belum berhasil diamankan.

Kepada Bupati Tulang Bawang, mereka mendesak agar segera menginstruksikan Kepala Kampung Gedung Aji Lama untuk melakukan evaluasi dan menindaklanjuti status perangkat desa yang bersangkutan sesuai ketentuan hukum dan administrasi pemerintahan desa.

Selanjutnya, kepada Kepala Kampung Gedung Aji Lama, LBH Trisula Sakti meminta agar segera menerbitkan keputusan pemberhentian sementara apabila persyaratan dan prosedur hukum telah terpenuhi, sehingga tidak muncul persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Sementara kepada masyarakat, Idris mengajak seluruh elemen untuk ikut mengawasi perkembangan persoalan tersebut agar tidak berhenti sebatas polemik dan pernyataan publik.

“Ini bukan urusan pribadi atau persoalan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan keseriusan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Karena itu, publik harus ikut mengawasi agar persoalan ini mendapatkan penyelesaian yang jelas,” pungkas Idris.

LBH Trisula Sakti menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut sampai terdapat kepastian, baik dari sisi penegakan hukum oleh Polres Tulang Bawang maupun langkah administratif dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *