TANJUNGPINANG – Kabut asap yang menyelimuti Kota Tanjungpinang memicu kekhawatiran masyarakat. Kondisi udara yang dikeluhkan warga dinilai perlu mendapat perhatian serius, terutama karena berpotensi berdampak terhadap kesehatan anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan.
Di tengah kekhawatiran tersebut, masyarakat mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tanjungpinang agar segera mengambil langkah antisipatif untuk melindungi kesehatan warga.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, Rustam, turut menjadi sorotan. Sejumlah warga mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi kabut asap, termasuk upaya edukasi kesehatan, penyediaan masker, serta kesiapan pelayanan medis bagi masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan.
Berdasarkan keterangan warga yang disampaikan kepada awak media, sejumlah masyarakat mulai mengeluhkan batuk, sesak napas, dan gangguan kesehatan lainnya di tengah kondisi udara yang kurang nyaman. Namun, jumlah kasus serta kaitannya dengan paparan kabut asap masih memerlukan verifikasi melalui data fasilitas kesehatan dan pemantauan kualitas udara.
“Anak-anak sudah mulai mengeluh kurang sehat akibat kabut asap ini. Kami berharap pemerintah segera turun tangan. Jangan sampai masyarakat menunggu kondisi semakin parah baru ada tindakan,” ujar seorang warga, Kamis (15/10/2026).
Warga Minta Langkah Nyata, Bukan Sekadar Imbauan
Masyarakat berharap Dinkes Kota Tanjungpinang segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan langkah pencegahan dan penanganan dampak kesehatan akibat kabut asap.
Beberapa langkah yang menjadi perhatian warga antara lain:
1. Memperkuat pelayanan kesehatan
Dinkes diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya untuk menangani warga yang mengalami keluhan pernapasan, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
2. Mengoptimalkan edukasi dan perlindungan masyarakat
Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai kondisi kualitas udara, cara mengurangi paparan asap, serta penggunaan masker yang sesuai dengan tingkat paparan partikel.
3. Menyiapkan respons kesehatan darurat
Apabila kondisi kualitas udara memburuk, pemerintah daerah diharapkan mempertimbangkan pembukaan posko layanan kesehatan atau bentuk pelayanan bergerak sesuai kebutuhan di lapangan.
4. Memperkuat koordinasi lintas instansi
Dinkes perlu berkoordinasi dengan BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kecamatan, dan instansi terkait untuk memantau perkembangan kondisi udara sekaligus menentukan langkah penanganan yang tepat.
Pemko dan Pemprov Kepri Didesak Turun Tangan
Warga juga meminta Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan perhatian serius terhadap kondisi tersebut. Mereka berharap ada langkah terukur yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya imbauan secara umum.
Di sisi lain, penilaian mengenai tingkat bahaya kabut asap perlu didukung hasil pengukuran kualitas udara dari instansi berwenang. Data tersebut penting untuk menentukan tingkat risiko kesehatan serta langkah perlindungan yang harus dilakukan masyarakat.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, Rustam, mengenai tudingan warga maupun langkah penanganan yang telah dilakukan. Konfirmasi kepada pihak Dinkes diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan berimbang.
Kabut asap bukan sekadar persoalan kenyamanan, melainkan juga persoalan perlindungan kesehatan masyarakat. Karena itu, respons cepat, komunikasi yang terbuka, serta koordinasi antarlembaga menjadi hal penting untuk memastikan keselamatan warga Tanjungpinang tetap terjaga. (Yatak)
