Lampung Barat – Ratusan tenaga honorer Lampung Barat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Kabupaten Lampung Barat pada Rabu (22/1). Mereka menuntut agar diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Juru bicara aksi, Wardana, menegaskan bahwa demonstrasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menantang pemerintah.
“Kami hanya meminta perhatian pemerintah. Kami sudah lama mengabdi, namun hingga kini tidak ada kejelasan terkait status kami sebagai PPPK penuh waktu,” ujarnya.
Wardana juga menyampaikan rasa lelah dan kekecewaan yang dirasakan para tenaga honorer yang telah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, mengabdi tanpa kejelasan status.
Dalam aksi itu, para demonstran dengan tegas menolak status PPPK paruh waktu. Mereka mendesak pemerintah untuk memberikan pengangkatan sebagai PPPK penuh waktu.
Selain itu, mereka meminta Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk mengungkap data tenaga honorer yang telah terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Permintaan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada kecurangan atau penyalahgunaan dalam seleksi PPPK.
Hal senada disampaikan oleh dua guru honorer, Nasiron dan Indra Trisetiawan, yang telah mengabdi di SDN Sidodadi, Kecamatan Pagar Dewa, Lampung Barat, selama 18 tahun.
“Kami sudah 18 tahun mencerdaskan anak bangsa, tapi hingga kini tidak ada kejelasan status kami sebagai PPPK penuh waktu,” ungkap Nasiron.
Para honorer juga mendesak Pj Bupati dan anggota Dewan Lampung Barat untuk memperjuangkan hak mereka. Selain itu, mereka meminta agar data tenaga honorer yang diduga fiktif atau siluman segera diungkap.(ys)
