Malut- Salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara berinisial AS ini ternyata selain menjadi anggota BPD dengan jabatan Ketua, yang bersangkutan juga menjadi tenaga Pendamping Desa.
Ketika menerima informasi tentang hal ini, pada Sabtu (14/9), wartawan mencoba konfirmasi ke AS. Saat dikonfirmasi terkait kebenaran informasi ini, AS membenarkan bahwa dirinya kini tengah aktif sebagai anggota BPD dengan posisi jabatan Ketua dan juga aktif bekerja sebagai pendamping Desa di wilayah Galela Utara.
“Iya, bekerja di pendamping desa sekitar 2 tahun dan bertugas di BPD belum sampai 1 tahun,” akui AS saat dikonfirmasi wartawan.
Dengan itu, AS telah menerima baik tunjangan dari pendamping desa yang bersumber dari APBN dan tunjangan BPD sumbernya berasal dari APBD.
Kedua sumber pendapatan AS tersebut yang pastinya berasal dari Negara. Selain itu sebagaimana hal tersebut dalam Keputusan Menteri Desa PDTT nomor 40 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa, disitu disebutkan tentang larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh Pendamping Desa, termasuk didalamnya “Menduduki jabatan pada lembaga yang sumber pendanaan utamanya dari APBN, APBD dan APB Desa”.
Penegasan peraturan itu sebagaimana juga ikut disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara Janlis G Kitong, dia menyampaikan bahwa dua jabatan yang diembani dengan sumber gaji yang bersumber dari anggaran Negara dipastikan itu tidak bisa.
“Pokoknya, yang namanya pendapatan bersumber dari uang Negara itu tidak bisa dabel, karena pendamping desa sumber APBN dan BPD sumber APBD semuanya uang Negara,” ungkap jelas Ketua DPRD.
