WTP 4 Kali, Menkeu Ganjar Pringsewu Penghargaan

  • Whatsapp

PRINGSEWU- Lantaran empat tahun beruntun meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu menerima penghargaan Menteri Keuangan (Menkeu) RI.
Piagam penghargaan tersebut diserahkan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung Supandi Arifin kepada Bupati Pringsewu H.Sujadi di Hotel Urban Pringsewu, Jumat (1/11).
Menurut Bupati Pringsewu, Sujadi, penghargaan itu merupakan prestasi seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat di kabupaten setempat.
Sujadi mengatakan, dalam mengelola keuangan daerah, pihaknya tak menginginkan ada masalah, baik saat mulai perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawabannya.
“Kami punya istilah yang kami ambil dari program Kotaku, yakni 100-0-100. Artinya, 100% benar dalam perencanaan, 0% tingkat kesalahan, dan 100% benar dalam pelaporan pertanggungjawaban,” katanya.
Selama 4 tahun perolehan WTP ini lanjut Sujadi, setiap ASN di Pemkab Pringsewu ditekankan untuk menjadikan WTP ini sebagai adat dan budaya.
“Kami pun sudah dari awal menerapkan sistem non-tunai. Untuk dana desa, Pringsewu adalah kali pertama di Lampung yang telah menerapkan Siskeudes. Untuk penerapan Siskeudes ini, Pringsewu juga pernah dapat penghargaan Bank Dunia,” ujarnya.
Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung, Supandi Arifin, menyampaikan pesan dan ucapan selamat dari Menkeu RI, Sri Mulyani Indrawati, kepada Pemkab Pringsewu atas opini WTP empat tahun berturut-turut.
Menurutnya, perolehan WTP ini bukanlah tujuan akhir, melainkan hanyalah suatu sarana semata untuk mengelola keuangan dengan baik dan benar. “Alhamdulillah, dibandingkan dengan daerah lain, penggunaan dana desa di Pringsewu sejauh ini cukup baik,” katanya.
Kepala KPPN Bandar Lampung, Abdurrahman, juga mengapresiasi Pemkab Pringsewu terkait mengelola keuangan daerah secara umum relatif baik. Namun demikian, ia berharap jika nanti ada penyerahan penghargaan, baik dari presiden atau menteri, Bupati Pringsewu juga berada di sana.
Abdurrahman berharap agar diantara pemangku kepentingan perlu koordinasi yang lebih intens. Selain itu, ia juga mengatakan, meskipun penarikan dana dari kas negara ke kas daerah, Pringsewu terhitung cepat di Lampung, tapi sebenarnya masih kalah cepat dibandingkan daerah-daerah lainnya.
Dia juga mengapresiasi Inspektorat Pringsewu karena pelaksanaan review dinilai sudah bagus.
Pemkab Pringsewu menyabet opini WTP dari BPK RI selama empat tahun berturut-turut, yakni sejak tahun 2016 atas LKPD 2015, 2017 atas LKPD 2016, 2018 atas LKPD 2017, dan 2019 atas LKPD 2018.
(*/son)

Facebook Comments
Baca Juga :  HUT TNI AL Ke-76, Brigif 4 Mar/BS Lampung Gelar Baksos 'Marinir Peduli Marinir Berbagi'

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.