Wakil Ketua DPRD Lamteng, Madri Daud: Proyek PEN Lampura Timbulkan Kegaduhan, Sebaiknya Batalkan Saja

  • Whatsapp
Wakil Ketua DPRD Lamteng, Madri Daud

Lampung Utara – Puluhan Proyek program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kabupaten Lampung Utara (Lampura), ditenggarai bakal membuat kegaduhan.

Pasalnya, proses pelelangan proyek-proyek tersebut, ditambahkan syarat yang memberatkan perusahaan dan kontraktor lokal, utamanya kontraktor ekonomi lemah, yang sejatinya merupakan pelaku usaha terdampak pandemi covid-19.

Salah satu tujuan dari program PEN Persyaratan dukungan Asphalt Mixing Plant (AMP) maksimal 80 Km, ini sama saja memberangus kesempatan kontraktor ekonomi lemah untuk dapat mengikuti proses pelelangan,” terang Madri Daud, Wakil ketua DPRD Lampung Utara, Jumat (18/11/2021)

Menurut Madri Daud persyaratan tersebut merupakan muatan lokal yang tidak diatur dalam Perpres No.12/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa,” ujarnya

Pemerintah Artinya Bagian Barang dan Jasa Setkab Lampura, membuat persyaratan yang sejatinya melabrak aturan yang lebih tinggi. “Kalau tujuannya untuk kualitas, tidak ada jaminan AMP (Asphalt Mixing Plant) yang jaraknya dibawah 80 Km akan lebih baik, justru yang ada persyaratan membuat kontraktor ekonomi lemah tidak dapat mengikuti proses lelang,” tambahnya

Padahal, lanjut Madri Daud esensi PEN adalah pemulihan ekonomi masyarakat, utamanya yang terdampak pandemi covid-19, dimana bukan hanya sektor pertanian, perkebunan dan perdagangan saja yang terdampak

Kontraktor khususnya ekonomi lemah juga terdampak. Justru mereka ini tidak berkesempatan mengikuti lelang dari proyek-proyek tersebut. “ini berpotensi membuat kegaduhan. Untuk apa proyek PEN diteruskan jika ternyata lebih banyak mudharatnya dari pada manfaat. Baiknya dibatalkan saja, apalagi dana PEN bukan hibah tapi pinjaman,” tegas Madri.

Madri tidak ingin berspekulasi, jika proyek program PEN itu menjadi banjakan atau direkayasa untuk kepentingan oknum tertentu. Tetapi yang jelas proyek yang didanai pinjaman daerah ini, tidak mengindahkan ketentuan dan esensi dari program PEN itu sendiri.

Sementara jika tetap diteruskan, selain potensi kegaduhan, juga memberatkan keuangan daerah selama lima tahun kedepan. Karena harus membayar pinjaman berikut dengan bunganya, sekitar Rp.22 Miliar setiap tahun selama 5 tahun.

“Terucap rasa kecewa Madri ahir nya nya angkat bicara kepala kita-kita ini sudah tergadai. Sementara hasilnya adalah kegaduhan dan potensi pelanggaran hukum Untuk apa diteruskan. Lebih baik dibatalkan, dan pembatalan itu sangat mungkin. Ibarat kita mau pinjam uang, kan bisa saja kita membatalkannya,” ujarnya.

Disinggung apakah soal PEN DPRD Lampura tidak diajak berembuk, Madri mengatakan DPRD hanya diceritakan global maksud dan tujuannya.

Disebutkan bahwa untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat. DPRD jika sudah menyangkut kepentingan masyarakat jelas sangat mendukung dan memberikan persetujuan.

“Kita dimintakan persetujuan. Karena disebut kepentingan masyarakat, tentu kami setujui. Tidak ada soal teknis yang disampaikan pada kami,” pungkasnya. (red)

Pos terkait