Waketum LMP Bidang Kesehatan Minta Kemenkes Monitoring Proses Vaksinasi

  • Whatsapp
Wakil Ketua Umum (Waketum) Laskar Merah Putih (LMP) Bidang Kesehatan, Ferawati Firmansyah, di dampingi Haris Chandra SH selaku Waketum OKK , Lundu H Pakpahan SE selaku Waketum SAR

Jakarta – Dimasa pandemi covid-19 ini, pemerintah pusat tengah gencar mengadakan vaksinasi massal, baik melalui instansi pemerintah maupun pihak swasta guna membangun herd immunity (kekebalan kelompok) untuk menekan penyebaran virus covid-19.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Laskar Merah Putih (LMP) Bidang Kesehatan yang sekaligus Founder Onsite CARE+ perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan masyarakat, Ferawati Firmansyah, di dampingi Haris Chandra SH selaku Waketum OKK dan
Lundu H Pakpahan SE selaku Waketum SAR
mengatakan, dengan terbentuknya herd immunity memang menjadi salah satu cara dalam menekan dan memutus mata rantai penyebaran virus covid-19.

“Salah satu cara untuk menekan dan memutus penyebaran virus ini dengan membangun herd immunity sebanyak mungkin tetapi 5M dan 3T nya juga harus dijalankan,” ujarnya kepada awak media di Markas Besar Laskar Merah Putih,Senin (09/08/2021).

Ia menjelaskan, dengan gencarnya pemerintah pusat mengadakan program vaksinasi massal dengan melakukan beberapa tahapan guna meminimalisir terjadinya kesalahan prosedur pada saat vaksinasi perlu ditinjau kembali.

“Banyaknya program vaksinasi massal belakangan ini perlu kita sikapi tentang tahapan skrining yang di lakukan oleh penyelenggara, dimana banyak penyelenggara yang tidak mewajibkan peserta vaksin melakukan swab terlebih dahulu sebelum menjalankan Vaksinasi, dimana apabila seseorang positif covid-19 lalu di vaksin akan menimbulkan permasalahan penumpukan virus di badannya, dan akibatnya akan memperparah kondisi orang tersebut dan ini sangat berbahaya,” jelasnya.

Fera memaparkan selama ini memang pelaksanaan Vaksinasi massal belum ada acuan yang mengatur tentang mewajibkan peserta untuk di lakukan pengecekan swab baik antigen ataupun PCR.

“Sebenernya belum ada ketentuan tentang pemeriksaan antigen atau PCR sebelum di vaksin, idealnya untuk mengetahui kondisi calon penerima vaksin, didahului dengan tes cepat antigen sebagai langkah pemeriksaan awal,” paparnya.

Ia melanjutkan, “Akan tetapi Kebijakan yang dilaksanakan saat ini adalah vaksinasi massal tanpa pemeriksaan atau tes cepat antigen maupun tes usap PCR. Tentu kita tidak bisa memastikan apakah di saat itu orang yang divaksin bebas Covid-19 atau tidak,” jelasnya.

Fera mengatakan pelaksanaan vaksinasi yang sekarang ini sangat tergantung kejujuran warga, yakni dalam memberikan informasi kesehatan dirinya kepada petugas skrining.

“Bila ada orang yang sedang menderita covid namun tidak ada gejala (OTG) tidak sengaja dilakukan penyuntikan vaksin itu tidak memberikan efek yg membahayakan, karena vaksin tidak menyebabkan terjadinya perburukan kondisi infeksi. Karena yang diberikan kan vaksin virus yang sudah mati,” katanya.

“Fera menambahkan, “Saya meminta kepada kementerian kesehatan untuk melaksanakan monitoring dalam proses vaksinasi massal ini.” Pungkasnya. (jerry)

Facebook Comments