UMK Pemalang Naik 3,27 Persen, Dari Rp. 1.865.000 menjadi Rp. 1.926.000

  • Whatsapp

PEMALANG – Meski hasil rapat antara Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan SPI (Serikat Pekerja Indonesia) Kabupaten Pemalang belum ada kesepakatan, namun Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Pemalang akhirnya naik sebesar Rp. 3,27 persen satu naik sebesar Rp. 61 ribu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disanker) Kabupaten Pemalang Mu’minum melalui Kasi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Adrian Taufik menyebut, SK Gubernur Jawa Tengah nomor 562/62/2020 tanggal 20 Nopember 2020 menetapkan untuk UMK Pemalang naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.865.000 menjadi Rp.1.926.000. “Kenaikan tahun ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang 8,56 persen atau sebesar Rp.147.000,” jelasnya kepada Radar, Selasa (24/11).

Baca Juga :  Giat Sosial Pemuda Pancasila Banjarharjo Benahi Jalan Berlubang

Adrian menyampaikan, saat rapat antara Apindo dan SPI, masing-masing bersikeras berpegang pada aturan masing-masing, yakni Apindo berpegang pada Surat Edaran Menaker Nomor M/11/HK.04/2020 yang mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditujukan kepada gubernur se Indonesia, dimana pemerintah memutuskan upah minimum 2021 tidak mengalami kenaikan alias setara dengan upah minimum tahun ini. “Sedangkan SPI berpegang pada PP no.78 tahun 2017 tentang Pengupahan yakni melihat pada pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi,” papar Adrian.

Karena dalam rapat tersebut tidak ada kesepakatan, lanjutnya, masing-masing acuan atau dasar yang mereka pegang diperhatikan ke Bupati Pemalang, kemudian oleh bupati diserahkan ke Gubernur Jawa Tengah. Dari dua point berbeda yang dipertahankan oleh Apindo dan SPI itu akhirnya diputuskan oleh Gubernur Jawa Tengah dengan lebih memilih usulan dari SPI yaitu menaikan upah minimum dengan kenaikan 3,27 persen. “Apindo ternyata tidak keberatan, karena sejak rapat Dewan Pengupahan meski tidak ada kesepakatan, akan mengikuti keputusan pemerintah,” terangnya.

Baca Juga :  KPU Metro Tetapkan WaRu Walikota Terpilih 

Adrian menjelaskan, dalam SK Gubernur Jateng itu disebutkan, upah minimum adalah upah bulanan terendah, terdiri dari upah pokok, termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun. Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah yang telah diiberikan. “Pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari upah minimum,” tegas dia.

Dia juga juga menyampaikan, dalam hal pengusaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Untuk pengawasan pelaksanaan SK Gubernur ini dilakukan pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai kompetensinya,” pungkasnya. (Tris, Rid)

Facebook Comments