Tak Mampu Bayar Guru Honor, SMAN 8 Kota Bekasi Diduga Pungut Sumbangan

  • Whatsapp

Bekasi – Dalam dunia pendidikan saat ini kita mengenal beberapa sumber pendanaan yang bisa digalang oleh komite sekolah. Mulai dari penggalangan dana yang bersumber dari bantuan ataupun sumbangan. Bahkan tak jarang didapati penggalangan dana yang cenderung mengarah ke pungutan. Dewasa ini masih banyak masyarakat yang justru sering terkecoh dengan hal tersebut. Seperti yang di alami oleh salah satu orang tua murid SMAN 8 Kota Bekasi yang enggan di sebut nama nya, kepada awak media,senin (31/8)

Melalui komite SMAN 8 Kota Bekasi yang seharus nya komite sekolah bertugas untuk memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah serta menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja sekolah.

Baca Juga :  Pjs Bupati Pesibar Serahkan Bantuan Keluarga Korban Hanyut di Way Tenumbang

“Hal ini sangat berbanding terbalik apa yang di alaminya, saat di laksanakan nya rapat untuk menetapkan sumbangan pendidikan sebesar Rp.155.000/siswa yang pembayaran nya ditransfer ke rekening sekolah terkesan di paksakan, dengan mengacu dengan SPP tahun lalu sebesar Rp.300.000 di kurangi bantuan operasional pendidikan daerah sebesar Rp.145.000 per siswa. Dalam rapat tersebut tidak di berikan kesempatan orang tua murid untuk berdiskusi dengan waktu pelaksanaan yang cukup singkat,” terang nya.

Sedangkan yang dilangsir oleh beberapa media, Pemprov jabar telah membebaskan biaya iuran bulanan peserta didik untuk SMAN/SMKN pada tahun ajaran 2020/2021.

Munawir selaku humas SMAN 8 kota Bekasi menegaskan, bahwa pembayaran SPP di sekolah SMAN 8 kota Bekasi tidak ada, “untuk Rp.300.000 itu tahun lalu, kalau ada informasi pembayaran Rp.155.000/ siswa benar. Sesuai hasil rapat komite sekolah. Dana BOS itu Rp.1,5 juta per tahun, tapi program yang terealisasi hanya Rp.750.000/ tahun dan bantuan operasional pendidikan daerah yaitu Rp.145.000/bulan,” Ujarnya.

Baca Juga :  Kasus Penyelewengan PKH Kampung Bumi Jaya, Berlanjut Ke Polisi

“Sedangkan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah sebesar Rp4,7 miliar, Sementara dana terhimpun hanya Rp2 miliar sehingga untuk membayar tenaga honorer yang berjumlah 30 orang dan kegiatan ekstrakulikuler tidak mencukupi,” papar Munawir.

“Dari kebutuhan di SMAN 8 kota Bekasi tidak mencukupi maka komite sekolah menggalang dana tersebut.
Kalau di katakan gratis memang gratis tapi sebelum ada keputusan Gubernur/perwal itu secara hukum belum, itukan hanya pernyataan,” tegas Munawir kepada awak media saat di konfirmasi di ruang kerjanya, hpKamis (3/9/2020).

Lanjut Munawir, “yang jelas kewajiban dalam bentuk sumbangan bukan pungutan dan tidak melekat yang sifat nya sukarela,”tambah nya. (Red)

Facebook Comments