Soal Skandal Tak Direspon Rahma, Pejuang Marwah Tanjungpinang Ngadu Ke DPRD

  • Whatsapp
Organisasi pejuang Tanjungpinang RDP dengan DPRD Terkait Polemik Foto Wali Kota Rahma

TANJUNGPINANG -Koordinator Organisasi Pejuang Tanjungpinang, Anis Anorita Zaini didampingi Yusril Piliang, Sholikin, Riswandi, Said Ahmad Sukri atau Sasjoni, Budi Arifin, Tengku, dan Lanni mendatangi kantor DPRD kota Tanjungpinang, Senin (15/11/2021). Menurut Anis sebenarnya pihaknya sudah 2 kali mengirimkan surat untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) namun baru pengajuan yang kedua kali di tanggapi.

Sebelum meminta RDP dengan pihak legislator, pihaknya pun sudah berusaha berkomunikasi dengan walikota Tanjungpinang namun hingga saat ini tidak ditanggapi.

Ia bersama rekan lainnya sholikin sedikit berkisah tentang kedatangan mereka hendak bertemu dengan walikota kota Gurindam negeri pantun.

Mereka juga menyebutkan sempat hendak pasang tenda di pekarangan rumah walikota karena teringin bertemu dengan 0emimpin negeri yang mereka cintai. Namun aksi itu dihalangi oleh Satpol PP.

RDP tersebut langsung diterima ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Hj Mimi Betty Wilingsih, S.Ip, yang didampingi juga Dicky Novalino dan M. Apriyandy. S.IP.MM, Momon Folanda dan Novaliandri Fatir yang menjabat sebagai ketua I.

Baca Juga :  Danlantamal IV Resmikan Penggunaan Mobil Operasional Satkom Lantamal IV

Sholikin dalam uraiannya menjabarkan timbulnya surat pengajuan RDP berangkat dari keprihatinan pihaknya terhadap pemimpin negeri terkait foto skandal sang walikota.

“Kita prihatin terhadap pemimpin kita atas dugaan foto skandal, atas dinamika yang berkembang kita merasa prihatin, kenapa karena kita cinta, kami tidak rela beliau jadi bahan bual-bualan, karena cinta kami kepada pemimpin kami, tetapi tidak juga ditanggapi hingga saat ini,”

“Semua aksi kami murni dengan biaya sendiri makan dengan ala kadarnya pasang tenda, tetapi kami tidak diterima di istana negeri gurindam, terjadi ketegangan dengan Satpol PP, kami tunggu hingga malam namun tidak kunjung diterima, kalo Kami bukan bahagian dari warga Tanjungpinang, coretkan saja kami, kami sudah persiapkan program-program jika tidak ditanggapi,” katanya.

Bukan hanya itu anggota aliansi pejuang marwah lainnya Sasjoni ikut memberikan rincian kronologis kejadian yang seakan-akan terjadi ketegangan dengan walikota. Ia mengaku kecewa dengan sikap Agung bekas pengacara pemko yang notabene suami dari Rahma yang menuding foto tersebut rekayasa. Dan lucunya ia klarifikasi berita tersebut bukan dengan media yang menerbitkan pertama kali.

Baca Juga :  Polres Tanjungpinang Selidiki Penemuan Mayat di Jalan Salam

“Seharusnya Wali kota selaku publik figur menjaga etika. Jangan lari kesana lari kesini. Adu sana adu sini bawa-bawa suku, kita ini Bhineka Tunggal Ika,” kesalnya.

Sementara itu Yusril Piliang dengan percaya diri mengungkapkan kalau foto itu benar adanya, karena menurut pengakuannya ia sudah bertemu langsung dengan pria (pelaku) yang ada di foto tersebut.

“Saya cari laki-laki itu di sebuah rumah sakit di Batam dan bertemu saat itu dia dengan pakaian security, saya tanya kamu kan yang ada di foto ini ada hubungan apa kamu dengan walikota. Foto itu benar bukan editing seperti yang disebutkan Agung. Saya sudah jumpa pelakunya dan itu memang walikota,” ungkapnya.

Saat ditanya awak media, apa yang membuat Yusril begitu yakin dengan pernyataannya? Dengan tegas diungkapkan laki- laki tersebut langsung menelepon walikota dan bertanya apa dia boleh bicara, namun walikota melarang dia untuk bicara. “Berarti jika kita analisa saja sudah bisa di jadikan bukti bahwa mereka ada hubungan,” pungkasnya.

Baca Juga :  Hakordia 2021, Masyarakat Minta Jaksa Usut Tuntas TTP ASN Wako Tanjungpinang

Walau diawal RDP sempat terjadi sedikit ketengangan antara M Apriyandi atau yang akrab disapa Andi dengan anggota pejuang Marwah namun bisa diredam.

Rekannya Dicky Novalino pun ikut sedikit menjabarkan bahwa kini DPRD sudah membentuk panitia hak angket yang ketuanya Momon Folanda. Ia juga menenangkan suasana dan menyebut DPRD kota siap menerima keluh kesah masyarakatnya. “Kami siap menerima di rumah kita ini rumah masyarakat kota,” tuturnya.

Momon sendiri juga sempat menangapi tentang sulitnya berkomunikasi dengan Wali kota.

“DPRD merupakan lembaga resmi namun seperti dianggap tidak ada. Beberapa kali panggilan dan undangan tidak digubris. Bahkan soal interpelasi, Ia juga mengungkapkan APBD belum disahkan efek dari mangkirnya walikota dari undangan legislatif,” ujar Momon. (*)

Pos terkait