Sidang Lanjutan Barito Hakim Putra Hadirkan Saksi “a decharge” dan Keterangan Ahli Pidana

  • Whatsapp
Tim kuasa hukum Barito Hakim Putra

Bekasi – Sidang lanjutan perkara nomor: 520/Pid.B/2021/PN.Bks hari ini kamis 16 September 2021 kembali di gelar dengan menghadirkan dua orang saksi “a decharge” yaitu sdr. Adi Yunsah dan sdr. Rio, dan juga mendengarkan keterangan ahli hukum pidana Dr. Youngky Fernando, SH., MH yang juga seorang dosen pascasarjana di fakultas hukum Universitas Krisnadwipayana.

Pada sidang hari ini terdakwa Barito Hakim Putra didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Kantor Badan Advokasi Konsultasi dan Bantuan Hukum Majelis Adat Kerajaan Nusantara (BAKUM MAKN) yaitu KMS. Herman, RM. Purwadi A. Saputra, Kemas Iwan Saputra, Rini Fitri Octa Amelia dan Tommy Irawan.

Dalam pemeriksaan kedua saksi “a decharge” terungkap fakta bahwa setidaknya masih ada lebih dari dua karung pakaian batik di kantor Kombass Bekasi yang BLADUS dan belum ditukarkan dikarenakan sudah tidak diterima lagi oleh pelapor.

Oleh karena itu majelis hakim yang memeriksa perkara memutuskan untuk mengadakan pemeriksaan setempat yang dijadwalkan pada hari selasa tanggal 21 September 2021 jam 09.00 wib, agar bisa melihat kenyataan yang sesungguhnya mengenai batik-batik bladus dimaksud,” kata Majelis hakim

Masih di lokasi yang sama, Youngky Fernando sebagai ahli pidana juga menyampaikan pendapatnya berdasarkan keahlian, ilmu serta kemampuan akademiknya yang telah memaparkan secara tuntas dan gamblang dalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh penasehat hukum, penuntut umum maupun majelis hakim,”ujar Youngky

Dalam persidangan penasehat hukum setidaknya menyampaikan belasan pertanyaan kepada ahli, diantaranya yang ditanyakan adalah tentang subjek hukum pidana pertanggung jawaban pidana, unsur-unsur delik pasal 372 KUHP, subjek hukum badan versus badan hukum koperasi, teori pertanggung jawaban pidana versus tindakan pengurus koperasi, tanggung jawab hukum badan hukum koperasi, dan lain lain.

Lebih lanjut, KMS. Herman selaku penasehat hukum dari terdakwa Barito Hakim Putra dalam persidangan hari ini juga memper masalah kan invoice 012 s.d 019 yang dinilai janggal, dimana invoice yang nomornya dibuat secara berurutan dengan total nilai sebesar Rp 3.258.041.700,- (tiga milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus ruliah) adalah sbb:

1) Invoice Nomor 012 tanggal 16 Agustus 2016 senilai Rp 157.456.000,-

2) Invoice Nomor 013 tanggal 21 Maret 2017 senilai Rp 297.735.000,-

3) Invoice Nomor 014 tanggal 21 Maret 2017 senilai Rp 113.979.000,-

4) Invoice Nomor 015 tanggal 21 Maret 2017 senilai Rp 28.308.000,-

5) Invoice Nomor 016 tanggal 21 Maret 2017 senilai Rp 151.946.000,-

6) Invoice Nomor 017 tanggal 15 Desember 2016 senilai Rp 16.392.000,-

7) Invoice Nomor 018 tanggal 22 Maret 2017 senilai Rp 34.315.000,-

8) Invoice Nomor 019 tanggal 22 Maret 2017 senilai Rp 6.765.000,-

“jika dilihat invoice-invoice tersebut dari invoice nomor 012 s.d invoice nomor 016 semuanya berurutan (16 Agustus 2016 – 21 Maret 2017), namun di invoice nomor 017 tiba-tiba kembali ke tanggal 15 Desember 2016, selanjutnya di invoice nomor 018 dan 019 kembali tanggal 22 maret 2017. Ada apa dengan invoice-invoice ini?” kata KMS Herman.

KMS Herman berharap, Semoga dengan dilakukannya pemeriksaan setempat oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan semakin terang serta ditemukan fakta-fakta materiil dalam kasus yang melibatkan ketua kombass ini sehingga hukum dapat benar-benar ditegakan secara adil,” tandas KMS Herman.

Majelis hakim selanjutnya menunda Sidang yang akan digelar pada hari selasa 14 september dengan agenda pembacaan tuntutan yang didahului dengan pemeriksaan tempat dilokasi kombass bekasi pada pagi harinya. (jerry)

Pos terkait