Sekretaris VI DPN PPDI Tanggapi Rumusan Perubahan UU Desa Komite 1 DPD RI

  • Whatsapp
Sekretaris VI DPN PPDI Tanggapi Rumusan Perubahan UU Desa Komite 1 DPD RI. Ist

Jakarta – Sekretaris VI Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau DPN PPDI Mungkas Mulyono, A.Md memberikan tanggapan tentang inisiasi penyempurnaan RUU tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa oleh komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Indonesia yang sedang berproses di Jakarta setelah menyimak kegiatan DPD RI dari rapat dengar pendapat dengan asosiasi -asosiasi terkait desa secara virtual meeting dan uji Shahih di Semarang serta keterangan Ketua Komite 1 DPD RI yang telah menyusun draft naskah Akademik dan RUU perubahan kedua undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang merumuskan 9 pokok perubahan Undang-Undang Desa maka Mungkas Mulyono, A.Md salah satu pengurus DPN PPDI menyampaikan penolakan jika perubahan RUU tentang desa isinya sama dengan yang diuji sahihkan.

Baca Juga :  Kabareskrim Polri Instruksikan Jajaran Tindak Tegas Hoaks yang Mengganggu Penanganan Covid-19

“Penyempurnaan undang-undang desa tidak serta merta merubah substansi yang telah ada dan berjalan dengan baik kalau memang mau menyempurnakan maka yang perlu disempurnakan adalah hal-hal yang menjadi permasalahan di desa” katanya.

Sebagai contoh pasal yang mengatur tentang perangkat desa yang sudah bagus dalam pengaturannya dan sudah berjalan dengan baik hanya perlu beberapa penambahan sedikit tentang pengaturan tersebut. Yaitu penambahan staf perangkat desa yang belum tercover dalam undang-undang desa.

Kemudian masa kerja perlu perlu dipertimbangkan dalam pemberian haknya sehingga adanya penghargaan antara yang baru dengan yang lama misalkan saja untuk pemberian hak dengan awal bekerja minimal setara golongan 2 a untuk perangkat desa kecuali sekretaris desa kemudian ada kenaikan gaji dan golongan secara periodesasi sesuai masa kerja.

Baca Juga :  LSM-BAKORNAS Minta Semua Pihak Transparan dalam Mengelola Dana BOS

Secara otomatis penghasilan tetap berubah menjadi gaji yang bersumber dari APBN serta terjaminnya tunjangan dan purna tugas. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan pembinaan dan pengawasan tetapi bukan intervensi oleh pemerintah di atasnya sehingga tidak terjadi kesalahan prosedur dalam mengambil keputusan mengingat banyak terjadi permasalahan pemberhentian perangkat desa di seluruh Indonesia tanpa melalui prosedur yang benar. ini adalah salah satu upaya penguatan sistem pemerintahan desa.

Kewenangan desa yang bisa menentukan arah tujuannya sendiri baik masyarakat desa dan kepala desanya yang lebih mandiri tidak terintervensi dari supra desa dengan alasan sinergisitas.

Kepastian pemberdayaan dan peran serta kelembagaan desa dalam pembangunan desa perlu ditegaskan.

Baca Juga :  PPKM Darurat di Batam dan Tanjungpinang Diperpanjang Hingga 26 Juli

Dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang dititik beratkan di desa maka sumber Dana Desa seyogyanya diambilkan 10 persen dari APBN dan di transfer sesuai pagu anggaran desa masing – masing.

“Majelis Hakim Perdamaian Desa yang di usulkan saya rasa akan lebih bijak dengan penyelesaian kearifan lokal pendekatan secara humanis dan kekeluargaan akan mampu meredam dan mengatasi permasalah sosial kemasyarakatan. Pengembangan pemberdayaan dan digitalisasi desa di era sekarang ini perlu peraturan desa yang harus memberikan keleluasaan yang tidak membatasi kreatifitas untuk mencapai tujuan desa,” pungkasnya. (Red)

Facebook Comments