Sekretaris DPC AWPI Bekasi “Ada Apa dengan Dynasti Karaoke?’

  • Whatsapp
Surat balasan Satpol PP kota Bekasi untuk DPC AWPI Kota Bekasi terkait sanksi Dynasti karaoke

Bekasi – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kota Bekasi akan melakukan audiensi dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Bekasi untuk mempertanyakan kembali terkait tindak lanjut atas surat AWPI nomor 002/LP/AWPI/VII/2021 tertanggal 19 juli 2021,

Isi surat DPC AWPI Kota Bekasi  adalah meminta Kasatpol PP Kota Bekasi selaku penegak perda yaitu, Menindak dengan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku, Mengkaji kembali perijinan dari Tempat Hiburan Malam (THM) Dinasty Karaoke, dan Mengkaji kembali kinerja kepala bidang penegak perda yang kurang tanggap terkait laporan dari Masyarakat.

“Sebelumnya, Satpol PP melalui balasan surat, memberitahukan kepada kami (AWPI DPC kota Bekasi-red) bahwa Satpol PP telah memberikan sanksi berupa penghentian kegiatan (penyegelan) pada hari senin 19 Juli 2021, namun terkait hal lain belum dijawab oleh Satpol PP,” ungkap Sekretaris DPC AWPI Kota Bekasi, Lukman, Kamis (19/08/2021).

Baca Juga :  Ketua MAC KPMP Jatiasih Resmi Dikukuhkan

Ia menjelaskan, “Intinya kami dari AWPI hanya ingin mempertanyakan tindak lanjut atas laporan kami, apa yang telah disampaikan sebelumnya dan yang belum disampaikan oleh Satpol PP kepada kami,” jelasnya

Lukman melanjutkan, “Berdasarkan informasi yang disampaikan Tim, klarifikasi dari Kasatpol PP, bahwa Dynastk karaoke hanya dikenakan penyegelan saja, tanpa dikenakan sanksi denda, hal tersebut dikarenakan pelanggaran Dynasti tidak melalui razia Yustisi,” lanjutnya.

Ia mengatakan, “Kami dari AWPI menghormati tindak lanjut Satpol PP atas laporan kami, akan tetapi kami akan laporkan hal ini ke Walikota Bekasi, Gubernur Jawa Barat dan Kemendagri, apakah keputusan Satpiol PP tersebut dibenarkan,? disaat yang sama dan situasi yang sama yakni PPKM darurat, yang diberlakukan pada periode 06 juli 2021 sampai 20 juli 2021,” katanya.

Lukman melanjutkan, “Para pelanggar dimasa tersebut dikenakan sanksi berdasarkan  Peraturan (Perda) Jabar nomor 5 tahun 2021,  tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan para pelanggar menjalankan sidang Yustisi”

Baca Juga :  Ketua MAC KPMP Jatiasih Resmi Dikukuhkan

“Sementara, untuk DYNASTY hanya dilakukan penyegelan selama waktu yang ditentukan SATPOL PP. tanpa menjalani proses sidang YUSTISI seperti pelanggar lain,” lanjutnya.

Ia menambahkan, “Padahal sebelumnya, pihak Satpol PP dengan tegas menyatakan bahwa penyegelan hanya tahap awal, akan ada tahap selanjutnya, termasuk denda. besaran denda ditentukan oleh pengadilan melalui sidang YUSTISI, ternyata implementasinya berbeda,” tegasnya.

“Kami menduga SATPOL PP menerima upeti, untuk meringankan sanksi. Pasalnya kami telah memiliki Data perijinan THM Dinasty Karaoke, jika ada unsur tindakan pidana kami akan melaporkan ke Polda Metro Jaya dan kami dari AWPI akan terus mengawal,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sanksi pelanggar PPKM PERDA provinsi JABAR sangat jelas, pada PERDA nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan atas PERDA provinsi JABAR nomor 13 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. yakni,di pasal 34 ayat 1 hingga 3, antara lain:

Baca Juga :  Ketua MAC KPMP Jatiasih Resmi Dikukuhkan

Ayat 1: Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 huruf a, huruf f, dan huruf g; Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta Pasal 21 I ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan palingl ama 3 bulan atau pidana denda paling sedikit Rp 5 juta dan paling banyak Rp 50 juta.

Ayat 2: Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 huruf b, huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i serta Pasal 12 huruf e dan huruf g, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling sedikit Rp1 juta dan paling banyak Rp 50 juta.

Ayat 3 : Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling sedikit Rp 500 ribu dan paling banyak Rp 50 juta. (jerry)

Pos terkait