Sekertaris Pansus LPJ APBD 2020 Bintan Minta Tarmizi Gunakan Hak Legalitas Terkait Keterbukaan Anggaran Covid-19

  • Whatsapp
Sekertaris LPJ APBD 2020 Bintan, Hasriawadi (baju hitam) saat bagikan masker

BINTAN – Sekertaris Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) Tahun 2020 Kabupaten Bintan,, Hasriawadi alias Gentong mendukung pernyataan dari Anggota DPRD Bintan, Tarmizi yang meminta Pemerintah Bintan terbuka soal anggaran covid-19.

Untuk itu, Gentong menyarankan agar Tarmizi meminta Komisi III DPRD Bintan supaya menggelar Hearing bersama Pemerintah Kabupaten Bintan dan Satuan Tugas (Satgas); Covid 19 Bintan.

“Seharusnya dia (Tarmizi, red) gunakan hak legislasinya yaitu fungsi pengawasan sebagai anggota Dewan, dia masukan dong surat agar kita bisa bahas sama – sama dan memanggil pihak – pihak terkait agar tidak ada dusta diantara kita,” ungkap Gentong kepada media ini, Sabtu(14/08/2021) pagi.

Baca Juga :  Pengabdian 33 Tahun TNI-POLRI Akabri 89, Kapolda Kepri Kunjungi Bintan

Sementara itu, Tarmizi saat dikonfirmasi media ini akan mengikuti saran dari Gentong dan segera menghubungi Ketua Komisi III agar dapat dilakukan Hearing dengan pihak terkait.

“Kita akan hubungi, tapi nomornya saat ini belum aktif. Akan kita coba surati nanti,” ucap Tarmizi.

Sebelumnya, Anggota DPRD Bintan, Tarmizi mempertanyakan penggunaan anggaran refocusing Pemerintah Kabupaten Bintan yang sampai saat ini belum terealisasi.

Pasalnya, menurut Politisi Partai Hanura ini, anggaran Pokok Pikiran (Pokir) Legislatif untuk masyarakat sudah terpotong akibat adanya kebijakan tersebut. Tetapi, sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai berapa besaran anggaran Covid-19 di Kabupaten Bintan.

“Kami saja selaku anggota DPRD pokir – Pokir kami di potong karena covid dan sampai saat ini saya tahu berapa besar anggaran Covid-19 tersebut dan untuk apa saja pengunaannya karena pemkab bintan dalam hal ini Dinkes Bintan tidak pernah memberitahukan mau pun memaparkan kepada anggota DPRD bintan,” tegas Tarmizi kepada media ini, Jumat(13/8) pagi.

Baca Juga :  Pengabdian 33 Tahun TNI-Polri, Akabri '89 Gelar Baksos dan Vaksinasi Dalam Rangka HUT TNI ke-76

Untuk itu, Tarmizi meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan terbuka masalah anggaran Covid-19 sehingga hal tersebut tidak menimbulkan persepsi yang berbeda ditengah masyarakat.

“Seharusnya pihak Dinkes Kabupaten bintan harus menyampaikan dan memaparkan kepada anggota DPRD bintan untuk apa anggaran Covid-19 yang sudah di refocusing, jadi kami sebagai wakil rakyat dapat menjelaskan kepada masyarakat terkait anggaran covid tersebut,” ucap Tarmizi.

Tarmizi juga menyinggung masalah anggaran alat pendukung tes Polymerase Chain Reaction sebesar Rp 1,4 Milyar yang ditanyakan oleh anggota DPRD Bintan, Hasriawadi sampai sekarang belum ada kejelasan.

“Untuk masalah Anggaran Covid-19 mungkin pak Hasriawady lebih mengetahui, karena beliau di Pansus LPP dan beliau pernah menyinggung masalah dana covid 1.4M untuk pembelian alat PCR, tapi ternyata sampai saat ini juga tidak ada tindak lanjutnya seperti apa mungkin juga beliau sudah dikondisikan sehingga tidak bersuara lagi,” ungkap Tarmizi. (Budi)

Baca Juga :  Gubernur Ansar Minta Qari dan Qariah Kepri Siapkan Fisik dan Mental Sebelum Bertanding

Pos terkait