Sekda Pesibar Ikuti Vidcon Sosialiasi MCP 2020 yang Diinisiasi KPK Perwakilan Lampung

Pesisir Barat – Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Agus Istiqlal, yang diwakili oleh Sekertaris Daerah (Sekda), N Lingga Kusuma mengikuti Video Conference (Vidcon) Sosialisasi MCP 2020 dan Manajemen ASN, Kamis, (28/05/2020).

Acara Vidcon ini merupakan forum yang diinisiasi oleh KPK perwakilan Provinsi Lampung, untuk semua Pemerintah Daerah/Kabupaten yang mencakup seluruh wilayah Provinsi Lampung. Vidcon ini dilakukan dalam rangka mensosialisasikan MCP 2020 dan manajemen ASN, untuk menyusun data yang aktual dan potensial. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Kasatgas Direktorat Litbang KPK, Niken A.

Terkait sosialisasi MCP tersebut, Niken A  menyampaikan, “bahwa MCP 2020 cukup sulit pada saat realisasi Pendapatan Daerah. Fungsi APIP untuk mengatasi penanganan pidana, dimana tugas pokok MCP tersebut lebih pada Optimalilasi Pendapatan Daerah,” jelasnya.

Baca Juga :  Bangkit Kembali, GOW Lamsel Diharapkan Bisa Kampanyekan Pola Hidup Bersih

Niken A juga menjelaskan secara rinci tentang materi terkait dengan rencana aksi pemberantasan tindak pidana korupsi yang coba diapresiasikan bersama melalui aplikasi. Hal tersebut untuk perbaikan tata kelola Pemerintahan, menyelamatkan Keuangan dan aset daerah. 

Pembahasan Manajemen ASN terkait MCP tersebut tentang implementasi :
1.Evaluasi jabatan
Pemda Melakukan evaluasi jabatan, Pemda berkoordinasi dengan KemenPAN RB dalam rangka validasi Evaluasi jabatan.

2.Penilaian kinerja
Ada 2 sub indikator yaitu, aplikasi penilaian kinerja (50%), tambahan penghasilan pegawai (50%).

3.Kepatuhan LHKPN dan Gratifikasi
Pemda menyusun regulasi kepatuhan pelaporan LHKPN, Pemda melakukan sosialisasi untuk mendorong kepatuhan pelaporan LHKPN.

4.Pola rekrutmen Promosi, Rotasi, Mutasi Pemberhentian Pejabat ASN
BKD menyampaikan laporan pelaksanaan rekrutmen, promosi, rotasi ,mutasi pemberhentian pejabat ASN kepada Kepala Daerah, BKD menyusun rekapitulasi pelaksanaan rekrutmen, promosi, rotasi, mutasi pemberhentian pejabat ASN setiap 3 bulan sekali.

Baca Juga :  Wagub Lampung Pimpin Rapat Pleno TPKAD

5.Benturan kepentingan
Regulasi benturan kepentingan yaitu BKD menyusun regulasi benturan kepentingan, Kepala Daerah menetapkan regulasi benturan kepentingan.

Facebook Comments