Sejumlah Fraksi DPRD Mesuji, Ingin Ismail Lengser Dari Jabatan Sekwan

  • Whatsapp

Mesuji – Sejumlah fraksi di DPRD Mesuji sepertinya sudah tidak nyaman lagi dengan kinerja Sekertaris Dewan Ismail Tajudin, yang seharusnya dapat menjembatani kinerja legeslatif dan eksekutif, puncaknya ketika Ismail melarang perjalanan dinas anggota Panlih ke Jakarta, yang akhirnya mereka akan meminta pada Bupati untuk mengganti Ismail sebagai Sekwan, Sabtu 13/06).

Tak ada isu lain yang menggarisbawahi, kecuali bahwa upaya mengganti Ismail karena Ismail ngotot melarang atau lebih pasnya menghambat perjalanan dinas anggota dewan.

Sekwan dinilai tidak bisa memahami dan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) 41 tahun 2007, Bab IV tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kab/Kota.

Maka, Parsuki, Parsuki dari Fraksi Golkar pun memberi penekanan, bahwa sesuai Pasal (11) ayat (5): Dalam rangka urusan teknis operasional Sekwan berada di bawah dan bertanggungjawab terhadap pimpinan DPRD, dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

Baca Juga :  Raden Adipati Surya Tak Mau Umbar Janji Melainkan Tunjukkan Bukti

Dengan pasal itu, maka Sekwan dengan dramanya itu, dianggap tidak dapat menjembatani hubungan eksekutif dengan legislatif, serta cenderung membuat jarak antara keduanya.

Sekwan dinilai tidak profesional dan gagal membangun koordinasi dengan para anggota dewan. Ismail dituduh membuat statement tidak sesuai fakta.

“Dia bekerja sendiri, tidak dapat memandu kondusifitas. Ismail bekerja dengan seenaknya sendiri. Parahnya lagi, dia tidak melaksanakan job description yang seharusnya dilaksanakan oleh bawahanya. Untuk itu kami berharap agar Saudara Bupati Mesuji segera mengajukan nama pengganti Sekwan, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 pasal 123 ayat 2 menyebutkan, pengangkatan dan pemberhentian Sekwan harus melalui persetujuan DPRD. Menurut tata aturan yang ada, untuk mendapatkan persetujuan DPRD harus melalui keputusan Rapat Paripurna,” terang Agus.

Baca Juga :  Kesbangpol Pemalang Ingatkan Masyarakat agar Patuhi Prokes saat Pilkada

Hal senada juga ditegaskan Matnur As selaku Ketua Partai Amanat Nasional, bahwa mengenai kujungan kerja 15 anggota DPRD Kabupaten Mesuji ke DKI Jakarta dalam rangka koordinasi penyusunan Tata Tertip Pengisian Kursi Wakil Bupati Mesuji, anggota DPRD Mesuji memastikan telah melakukan proses ketentuan protokol kesehatan yang di tentukan oleh pemerintah.

“Kami pastikan anggota yang berangkat ke Jakarta itu sudah melakukan tahapan pemeriksaan protokol kesehatan yang telah di tentukan, jadi sekwan ini gak tahu aturan apa gimana, kok ngomongnya kayak gak berdasar,” tegasnya.

Ditempat yang sama,Iwan Setiawan SE, MM, Fraksi Gerindra menimpali, jika sebelum berangkat telah dilakukan rapid test yang dilakukan petugas kesehatan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Mesuji dengan dibuktikan keluarkanya surat keterangan sehat.

Baca Juga :  Tim Pemenangan Raden Adipati - Ali Rahman Laporkan Pemilik Akun FB Jhonahar Jhon ke Bawaslu

“Kami telah melaksanakan ketentuan yang ada, surat keterangan sehat yang ada dikami ini kan melalui beberapa proses sebagaimana yang telah ditentukan,” ucap Iwan.

Edi Sucipto, dari Fraksi PDIP mengatakan, 15 anggota dewan yang berangkat ke Jakarta telah mematuhi semua ketentuan.
Bahkan, memilih perjalanan lewat darat dengan menumpangi dua unit minibini bus.

“Dalam mini bus itu, kami tetap melaksanakan protokol kesehatan (social distancing), dengan hanya hanya mengisi 8 orang dari kapasitas 16 orang dalam satu unit kendaraan, dan siap di karantina mandiri setibanya nanti,” kata politikus tersebut.

Sementara anggota fraksi Mesuji Bersatu Untung Supriyadi menilai sekwan kerap banyak menimbulkan ketidaknyamanan.

“Hubungan kami memang tidak baik lagi, ya sebaiknya memang harus diganti. Kita cari yang lebih kompeten,” tegas Untung. (*)

Facebook Comments