Rektor Unikarta Minta Perda No. 5 Tahun 2019 Memuat Bankum untuk Disabilitas

  • Whatsapp
Sarkowi (tengah) saat menyampaikan Perda No 5 Tahun 2019 di Kampus Unikarta

KUTAI KARTANEGARA – Rektor Universitas Kutai Kartanegara Erwinsyah, SE, M.Si, SH,CLA, meminta bahwa di dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 5 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum tidak hanya diperuntukkan untuk orang miskin saja tetapi juga untuk para penyandang Disabilitas.

Penyandang Disabilitas yang menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

“Maka melalui Perda ini sudah seharusnya permasalahan hukum yang dialami penyandang Disabilitas terayomi juga dalam sisi bantuan hukum nya jadi lebih jelas, jadi tidak hanya untuk kategori orang miskin yang disebutkan dalam Perda Kaltim itu,” ungkap Erwinsyah saat sosialisasi Perda 5 tahun 2019 oleh Anggota DPRD Kaltim DR. Sarkowi V Zahry, S.Hut, SH,MM, M.Si, M.Ling di Kampus Unggu Unikarta Minggu (05/12/2021).

Sementara data di Kaltim sendiri saat ini Jumlah penyandang disabilitas ada sebanyak 7.331 orang. Jika dipersentasekan dengan jumlah penduduk Kaltim, maka terdapat 0,3 persen penderita Disabilitas. Dari sisi persen memang rendah, tapi dari sisi kemanusiaan ini cukup tinggi. Sehingga ada beberapa daerah sudah ada Lembaga Bantuan Hukum yang menangani permasalahan hukum Penyandang Disabilitas ini. Seperti di Makasar ada LBH yang menangani Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum. Kemudian ada LBH Jakarta, yang membentuk Paralegal Disabilitas dan kemudian ada LBH Fakuktas Hukum Universitas Islam Indonesia/FH.UII yang memberikan pendampingan dan Bantuan Hukum untuk penyandang Disabilitas.

Menanggapi masukan tersebut Sarkowi politisi senior Partai Golkar ini, akan menyampaikannya pada pihak Biro Hukum Pemprov Kaltim. Mengingat saat ini juga turunan dari Perda ini yang berupa peraturan Gubernur / Pergub masih dalam pembahasan.

“Di Daerah Jogjakarta memang sudah ada Pergub Nomor 20 tahun 2014 tentang Tata Cara Bantuan Hukum untuk penyandang Disabilitas. Semoga masukan ini menjadi bahan bagi kami untuk menyusun Pergub Kaltim bisa lebih baik lagi,” terang Sarkowi yang akrab disapa Owi ini didepan para peserta sosialisasi.

Didalam penjelasan lainnya, Owi yang juga saat ini baru terpilih sebagai Koordinator Presidium KAHMI Kukar pada Musda ke-5 di Tenggarong, menyebutkan bahwa ada 8 hal yang akan di bahas pada rancangan Pergub nya nanti yaitu : tata cara kerjasama Gubernur dalam memberi bantuan kepada Lembaga Bantuan hukum, Standar Layanan Bantuan Hukum, Standar Biaya Bantuan Hukum, Tata Cara pengajuan dana bantuan hukum, tata cara Penyaluran dana bantuan hukum, tata cara laporan penggunaan bantuan hukum, Sanksi Administrasi dan sampai pada tata cara pengawasan.

“Terima kasih atas masukan dan saran dari pak Rektor Unikarta, ini akan saya sampaikan segera ke Biro Hukum Pemprov atau Tim Penyusun Pergub,” ujar Owi yang juga Ketua IKA SMUN 2 Tenggarong ini. (VAR)

Pos terkait