Raker Dana Desa 2020, Gubernur Arinal Minta Prioritaskan Kesejahteraan dan Penanggulangan Kemiskinan

  • Whatsapp

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta dana pengelolaan desa diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini disampaikan Gubernur Arinal saat dibuka Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun 2020 di Provinsi Lampung, di Gedung Serba Guna Universitas Lampung, Selasa (18/2/2020), yang dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak .

“Prioritaskan penggunaan dana desa untuk pembangunan desa yang dialokasikan untuk tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas manusia, serta penanggulangan kemiskinan,” ujar Gubernur Arinal.

Menurut Arinal, kepala desa harus dapat memenuhi persyaratan untuk pencairan dana desa dan pemenuhan tanggung jawab dan pertanggungjawaban APBDesa diperlukan aturan yang berlaku.

“Jangan sampai keterIambatan administrasi akan menggangu kelancaran pekerjaan. Tahun 2020 ini seluruh desa di Provinsi Lampung dapat menghemat seluruh dana desa sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,” ujar Gubernur.

Gubernur Arinal menyebutkan persyaratan-persyaratan pencairan dana desa pertama adalah Peraturan Bupati (Perbub) tentang Pencairan Dana Desa Tiap Desa, Surat Kuasa Pemindahbukuan dari Bupati ke Kepala KPPN dan Evaluasi APBDes.

“Sampai saat ini yang sudah selesai Peraturan Bupati tentang Besaran Dana Desa Tiap Desa dari 13 Kabupaten sudah 11 Kabupaten,” kata Arinal.

Terhadap Surat Kuasa Pemindahbukuan dari Bupati ke Kepala KPPN, menurut Arinal, sudah 9 Kabupaten. “Dana Desa yang sudah cair sejak tahun 2020 ada 3 desa di Kabupaten Pringsewu, puas masih dalam proses,” katanya.

Arinal mengatakan, Pemerintah Provinsi Lampung terus bersinergi dengan pemerintah pusat untuk melaksanakan berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan pusat kota. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Program tersebut dilakukan terencana dengan baik dan ditangani kebutuhan nyata masyarakat desa, sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan dapat membumi dengan masyarakatnya.

” Alhamdulillah , penyelenggaraan pembangunan didesa melalui dana desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan undangan-undangan yang berlaku,” katanya.

Gubernur menghargai arahan Presiden tentang dana desa dimulai pada awal tahun dan diutamakan pemanfataannya melalui pola program padat karya, yang memberikan peluang kerja bagi masyarakat miskin di Desa.

Kemudian, gunakan Dana Desa diarahkan untuk menggerakkan sektor produktif di tingkat desa. “Mulai dari pengolahan pasca panen, industri kecil, budidaya perikanan, desa wisata, dan industrialisasi pedesaan yang mampu menjadi pengungkit ekonomi desa,” ujar Arimal.

Pada bagian yang lain, Arinal membuka pengelolaan dan mengelola dana desa harus dengan manajemen yang baik diikuti oleh pendampingan lapangan yang memadai. “Meminta tata kelola dana desa lebih partisipatif, transparan dan akuntabel. Di samping itu pelibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa sangat dibutuhkan,” katanya.

Arinal berharap Provinsi Lampung memiliki program unggulan dalam rangka peningkatan desa seperti program desa berjaya dan desa pintar. “Program desa berjaya untuk meningkatkan status desa sangat tertinggal dan tertinggal,” katanya.

Lalu untuk Smart village, Arinal mengatakan ingin desa dapat menyelesaikan berbagai pertanyaan dengan cerdas dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

“Agar menjadi nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan desa yang mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan desa, Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat desa dengan lebih efektif dan efisien, berdaya guna dan dikelola guna guna memanfaatkan teknologi informasi,” katanya.

Arinal berpesan agar dana desa juga dapat dikelola sesuai kewenangan desa. “Serta dengan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang semakin baik, dapat memberikan manfaat bagi Desa, dalam mewujudkan masyarakat yang lebih banyak sejahtera dan desa yang Berjaya,” katanya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan Bupati memiliki peran dalam mengawasi dana desa, yakni melakukan verifikasi jumlah data desa dan persyaratan penyaluran dokumen.

Selain itu, Bupati juga memiliki peran dalam perundangan tentang dana desa, dapat mengatur perizinan pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana desa dan melakukan perundangan peraturan desa tentang anggaran dan belanja desa.

“Peran Bupati juga melakukan pendampingan atas dana desa dan dana desa, dan dana desa di dana kas desa dan capaian dana desa,” ujar Tumpak.

Tumpak menyetujui peran dari Inspektorat Kabupaten sendiri yang meminta verifikasi data jumlah desa dan basis desa, memeriksa perhitungan dana desa setiap desa dan memastikan penyaluran dana desa sesuai ketentuan dan waktu yang tepat.

“Begitu juga dengan peran Camat yaitu memastikan ketepatan waktu penyampaian persyaratan dan memastikan ketepatan waktu penyampaian peraturan desa tentang APBDes,” katanya.

Kegiatan Raker ini sendiri mengusung tema Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menopang Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat.

Peserta dari Pemerintah Provinsi, para Bupati, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri, Camat, Kepala Desa dan koordinator pendamping desa.

Untuk materi yang disampaikan selain dari Kementerian Dalam Negeri tentang peran pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah dalam dana bantuan desa juga dari Kementerian Keuangan mengenai kebijakan pengalokasian dan penyaluran dana desa tahun 2020.

Selanjutnya, dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meminta bantuan dana desa untuk mendukung ketahanan ekonomi masyarakat, penanganan stunting, serta penetapan dan penegasan peta batas desa. (NCU)

Facebook Comments