Pemkot Metro Gelar Rapat Penanganan Covid-19 dan Pengoptimalan Posko Satgas Covid-19

  • Whatsapp
Pemkot Metro Gelar Rapat Penanganan Covid-19 dan Pengoptimalan Posko Satgas Covid-19. Foto: ist

Metro — Pemerintah Kota Metro mengadakan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpimda) Kota Metro dalam pencegahan penanganan covid-19 dan penanganan PPKM Mikro di Kota Metro, serta pengoptimalan Posko satgas Covid-19, di Aula TMII Kota Metro, Selasa (06/07/2021).

Kabag Hukum Ika Pusparini, menjelaskan tentang perbedaan Surat Edaran Kemendagri Nomor 16 Tahun 2021, dengan Kamendagri Nomor 17 Tahun 2021, tentang pemberlakukan PPKM Mikro di Kota, termasuk di Kota Metro ditetapkan sebagai PPKM Mikro di Perketat.

“Dalam pelaksanaan kegiatan ditempat kerja perkantoran diberlakukan secara 75% WFH dan 25% WFO dengan penerapan protokol kesehatan diperketat, hal ini sama dengan pemberlakukan pada saat Kota Metro zona merah,” kata Ika.

Baca Juga :  Wali Kota Metro Serahkan SK kenaikan pangkat Golongan III-D

Lanjutnya, Ika memaparkan bahwa, kegiatan yang melibatkan perdagangan, perbelanjaan dan tempat makan minum ditempat sebesar 25% dari kapasitas. Serta diberlakukannya jam operasional sampai dengan jam 17:00 waktu setempat. Pemberlakuan jam oprasional yang semula sampai jam 8 malam, sekarang jam sampai dengan pukul 17:00 dengan kapasaitas 25% dengan prokes ketat.

“Untuk tempat ibadah lainnya dilakukan dengan kapasitas 25%. Sementara pada pelaksanaan kegiatan seni budaya, sosial yang menimbulkan keramaian dan kerumunan pada kelurahan zona merah dan zona orange, ditutup untuk sementara waktu. Dalam kegiatan hajatan maksimal 30 orang dan tidak ada makanan hidangan di tempat,” jelas Ika.

Wahdi juga memastikan bahwa, dengan adanya perubahan Kemendagri nomor 17 Tahun 2021, kita harus cepat dalam merespon. Salah satunya dengan membentuk tim monitoring menjadi 4 kelompok dalam melakukan pencegah, penata, pembina dan pendukung.

Baca Juga :  Pemkot Metro dan Baznas Metro Serahkan 780 Paket Sembako ke Warga Terdampak Covid-19

“Dengan perubahan zona merah pada Bandar Lampung, Pringsewu dan Lampung Utara. Maka dari itu pemerintah akan mengupayakan 5 indikator dalam menentukan sebuah daerah menjadi zona merah dan menjadi zona PPKM darurat atau di perketat. Selanjutnya untuk Kepala Dinas Kesehatan, diharapkan untuk lebih cermat lagi dalam pendataan, karena hal itu harus di konfirmasikan,” tegas Wahdi.(Rls/Dh)

Facebook Comments