Pemkab Pesibar Gelar Rakor PPRB 2021 Melalui Virtual Meeting

  • Whatsapp
Pemkab Pesibar Gelar Rakor PPRB 2021 Melalui Virtual Meeting. FOto: Ist

Pesisir Barat – Pemkab Pesisir Barat melalui Sekretariat Daerah Bagian Organisasi menggelar Acara Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PPRB) 2021 di lingkungan Pemerintah Daerah melalui Virtual Zoom Meeting di ruang Asisten III, pada Rabu 09 Juni 2021.

Hadir dalam acara tersebut Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Ir. Hasnul Abrar Sanusi, Kepala Bagian Organisasi Sri Agustin S.K.M, dan Plt. Inspektur Pembantu Ir. Setiawan Permana.

Dalam Virtual Meeting tersebut Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Ir. Suprayitno MA selaku Panitia penyelenggara menyampaikan Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Ketiga Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi tahun 2010-2015 Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

Baca Juga :  MTM Lampung Adukan Dugaan Proyek Pembangunan Rusun Unila Bermasalah ke Kejari

Disampaikan juga tentang Globalisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan dari penyelenggaraan langkah ini adalah mengkoordinasikan serta menghindari jika percepatan gravitasi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan strategis Nasional di bidang reformasi birokrasi dan terakhir mewujudkan tercapainya target.

Selanjutanya Sambutan dari Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri Dr. Ir. Muhammad Hudori, M. SI yang menyampaikan bahwa Pelaksanaan reformasi birokrasi yang perlu diperhatikan.

Percepatan reformasi birokrasi pada tingkat 150 yang belum melaksanakan reformasi birokrasi kepada kabupaten kota untuk segera melaksanakan reformasi dari data Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi.

Hal ini terlihat pada tingkat Provinsi yang tidak mengalami kendala namun untuk tingkat Kabupaten dan Kota meskipun telah memenuhi target capaian indeks reformasi birokrasi secara nasional masih mengalami kendala.

Baca Juga :  Panglima TNI dan Kabaharkam POLRI Tinjau Vaksinasi Merdeka di Lampung

Selanjutnya disampaikan juga tentang Pemerintahan Daerah Nomor 8 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri.

Yang mana dalam reformasi birokrasi berperan dalam posisi yang strategis dan sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 8 tahun 2020 tentang komite pengarah tim reformasi birokrasi Nasional yang disingkat dengan tahun 2020 – 2024 selaku anggota dalam komite pengarah reformasi birokrasi Nasional. (*)

Facebook Comments