Pemkab Pesibar Gelar Acara Rakor Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha

  • Whatsapp

Pesisir Barat – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengadakan Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di ruang OR Sekdakab Pesisir Barat, pada Senin 28 Juni 2021.

Rapat Koordinasi tersebut diatas dipimpin langsung oleh Wakil Ketua III Satgas Covid-19 Sekda Kabupaten Pesisir Barat Ir. N. Lingga Kusuma, MP di dampingi Plt. Asissten II Bidang Perekonomian Pembangunan dan Kehumasan, Drs. Gunawan, M.Si dan diikuti Tim Gugus Tugas Covid-19 serta Perwakilan para OPD lainya.

Dalam arahannya Wakil Ketua III Satgas Covid-19 Sekda Kabupaten Pesisir Barat Ir. N. Lingga Kusuma meminta kepada seluruh tim Satgas yang tergabung untuk melakukan pengkajian ulang terkait Perpres No.82 tahun 2020 terkait pembentukan Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Baca Juga :  Lewat "Sama Rasa" Bagikan Vitamin dan Nutrisi Gratis ke Warga Isoman

Lingga Kusuma juga meminta kepada dinas terkait untuk melakukan koordinasi ulang dengan Pemerintah Pusat BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

Selanjutnya Kepala DPMPTSP Kabupaten Pesisir Barat Drs. Jon Edwar, M.Pd. menyampaikan perpres No. 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang bertujuan agar terciptanya iklim berusaha yang kondusif.

“Satgas adalah Satuan Tugas yang dibentuk untuk meningkatkan Pelayanan, Pengawalan, Penyelesaian Hambatan, Penyederhanaan dan Pengembangan Sistem Online dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Perizinan Berusaha termasuk bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah setelah mendapatkan persetujuan penanaman modal,” jelas Jon Edwar.

Satgas juga mempunyai fungsi utama diantaranya melakukan Inventarisasi seluruh perizinan yang diperlukan sebagai persyaratan dari perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati.

Baca Juga :  Walikota Wahdi Hadiri Paripurna Pemgambilan Sumpah Wakil Ketua I DPRD Metro

Fungsi Satgas lainnya melakukan Pengawalan, Pemantauan dan Penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha menjadi kewenangan Bupati.

“Satgas juga harus melakukan peningkatan pelayanan dan membentuk layanan pengaduan dalam rangka penyelesaian perizinan berusaha,” tutup Jon Edwar. (*)

Facebook Comments