Pemerintah Pekon Banjar Agung Terindikasi Mark Up BLT DD

Kantor Pekon Banjar Agung, Gunung Alip

Tanggamus – Pemerintahan pekon banjar agung Kecamatan Gunung alip sampai saat ini masuk anggaran 2022 tidak Dapat Merealisasikan BLTDD Dari 52 KPM dan hanya bisa di salurkan 5 KPM, Di duga Anggaran tersebut terindikasi Mark Up, Rabu ( 09/02/2022).

Laporan warga yang mengadukan keluhan nya kepada awak media Haluan Indonesia warga tersebut melaporkan bahwa Sampai Saat ini habis tahun di 2021 dan Sampai masuk periode tahun 2022 kami tidak mendapatkan bltd dd di tahun 2021 tersebut.

Saat awak media Haluan Indonesia kroscek di lapangan benar bahwa penuturan warga memang tidak mendapatkan Sampai 8 bulan artinya mulai dari maret Sampai desember tahun 2021.

Menurut keterangan warga setempat yang enggan di sebutkan namanya mengatakan,”Ia pak, kami selama tahun 2021 ini dari bulan maret Sampai desember tidak mendapatkan bltdd itu, aneh kok bisa tidak bisa di cair kan Padahal dalam tahun-tahun sebelumnya tidak seperti ini, baru di tahun ini saja pak,” katanya.

Lanjutnya, “Kami kemarin sempat di rapatkan oleh aparatur pekon namun kenapa kepala pekon Ikrom tidak dapat hadir, dalam rapat tersebut bahwa mereka mengatakan akan mencairkan bltdd itu di bulan maret tanggal 1 tahun 2022 ini, yang kemarin hanya 5 KPM di cairkan adalah 48 KPM yang belum bisa Di cairkan dengan jumlah total keseluruhan nya 52 KPM,”

“Itu janji kepala pekon Ikrom kepada kami Dan kami di buatkan surat perjanjian Dan di situ di ketahui oleh Saksi- saksi yaitu Babinsa, PJ pekon Dias, BHP Dan Aparatur pekon, perjanjian itu kami di janjikan hanya 6 bulan dan kami menolak kok cuma 6 bulan sedangkan kami tidak mendapatkan Sampai 8 bulan terhitung dari maret Sampai desember itu tidak di cairkan pak,” tuturnya.

Di tempat terpisah, awak media klarifikasi dengan Camat Gunung Alip Sutoto ia membenarkan perjanjian tersebut dan ia mengatakan,”Benar bang, Tapi saya hanya mendengar dari bawahan saya kalo ada perjanjian itu dan saya tidak mengetahui kapan mereka buat perjanjian itu dan di surat perjanjian itu juga ada staff saya pak Dias selaku pJ banjar agung disana dia sebagai saksi dalam perjanjian itu artinya itu sebagai kebijakan pertimbangan permasalahan itu, artinya dia hanya sebagai saksi, adapun permasalahan di pekon itu dia tidak ada pertanggung jawabannya itu kan masalahnya pak Kakon Ikrom,” ujar Camat Sutoto.

Di Saat awak media Haluan Indonesia ingin komfirmasi di kantor Pekon banjar agung sungguh miris, Kantor pekon bagaikan Kuburan sepi tak ada satupun aparatur pekon yang bekerja kantor itu tutup sama sekali tak beroperasi Padahal dalam waktu jam kerja.

Dan awak media beritikad mendatangi kediaman Sekdes Ferly Hanjar Saputra saat kami kompirmasi iapun membenarkan perihal bltdd tersebut.

Ferly mengatakan,”Benar bang, tapi BLT-DD kita alihkan fisik dan abang bisa lihat RAB nya yang saya tunjukan ini, kami sedikit rancu dengan persoalan ini karena memang warga tidak terima kalo bltdd ini kami alihkan dan kami pun pasrah akhirnya mengalah untuk dapat mempertanggung jawabkan bltdd itu, dan kami sepakat dan kami buat kan perjanjian tertulis bahwa di bulan maret tanggal 1 akan kami cair kan secara pribadi, artinya bukan melalui tanggung jawab Pj anggaran nya mutlak pertanggung jawaban pak Ikrom yah katakan saja istilah nya hutang pak Kakon sama warga,” pungkas Ferly.

Awak media memprediksi bahwa RAB yang dibuat tersebut mengapa di tahun 2022 harus di realisasikan hanya 6 bulan sedangkan warga menolak tuntutan itu karena mereka belum tersalurkan 8 bulan artinya yang akan di realisasikan tidak sesuai dengan tuntutan warga dengan Jumlah total keseluruhan 52 KPM adalah Rp : 1.87.200.000,- Dan yang sudah tersalurkan 5 KPM. Jadi sisa yang akan di bayar kan sebanyak 48 KPM dari total keseluruhan 52 KPM.

Dalam hitungan RAB tersebut sudah terlihat banyak nya potongan dalam pembagian setiap KPM nya. Terlihat Jumlah yang sudah tersalurkan 5 KPM per 1 KPM Rp : 2.100.000,- total keseluruhan 5 KPM adalah Rp : 10.500.000. dan total potongan Dari per KPM Rp: 3.600.000,- adalah Menjadi Rp :2.100.000,- Sampai menurun Rp : 1.500.000,- per KPM

Hingga berita ini diterbitkan, awak media menunggu koordinasi sekdes Ferly. (Redi)

Pos terkait