Paripurna DPRD Lambar Sahkan Tiga Rancangan Perda

  • Whatsapp

LAMPUNG BARAT – DPRD Lampung Barat mengesahkan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) melalui rapat paripurna, Senin (9/12/2019), dengan sejumlah catatat. Tiga Raperda tersebut yakni, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Catatan yang diberikan terkait pengesahan tiga Raperda itu yaikni dari Fraksi PKS Bersatu yang disampaikan juru bicara fraksi sekaligus ketua fraksi Nopiyadi. Ia menyoroti tentang perubahan kedua Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi Jasa Umum dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Karena itu fraksi PKS Bersatu meminta agar Pemkab kedepan untuk lebih jeli lagi dalam meningkatkan potensi pendapatan dari retribusi jasa umum,” ujarnya, seperti dilansir Lampost.co.

Baca Juga :  Ketua AWPI Lampung Tegaskan Wartawan Bukan Untuk "Menakuti Dan Ditakuti"

Salah satu peluang untuk bisa meningkatkan PAD dari retribusi jasa umum adalah pajak tanah dan bangunan. Dimana sampai saat ini masih banyak keluhan masyarakat, khususnya yang menengah ke bawah yaitu ditemukan adanya ketidakadilan dalam penetapan besaran wajib pajak tanah dan bangunan.

“Sebagai contohnya ada sebuah ruko atau rumah yang cukup bagus di pinggir jalan besar atau berlokasi ditempat yang strategis akan tetapi pajak yang dibebankan besaranya sama dengan beban pajak pada sebuah rumah sederhana yang lokasinya masuk gang dan atau berada di belakang ruko,” tambahnya.

Sementara juru bicara fraksi Golkar Ismun Zani menyampaikan retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien. Diharapkan tiga perda itu nantinya bisa memberikan makna untuk kemaslahatan hajat ekonomi masyarakat.

Baca Juga :  Umi Riana Serahkan Hadiah ke Pemenang Festival Qasidah Bintang Vokalis

Kemudian juru bicara Fraksi Restorasi Pembangunan Bangsa Erwin Suhendra, menyampaikan Perda retribusi ini diharapkan dapat meningkatkan bagi perekonomian masyarakat maupun pendapatan daerah.

“Pengenaan pajak dan retribusi itu harus sebanding dengan pelayanan. Kemudian dalam pelaksanaanya harus ada instrumen pengawasan,” tegasnya. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.