Pakar Hukum Angkat Bicara Terkait Pemerasan disertai Kekerasan Oleh Oknum Polhut Lampura

  • Whatsapp
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Umko, Suwardi angkat bicara terkait dugaan kasus pemerasan disertai kekerasan yang dilakukan oleh Oknum Polisi Kehutanan dan Oknum Gapoktan

Lampung Utara — Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi (Umko), Suwardi, S.H.,M.H., CM. angkat bicara terkait dugaan kasus pemerasan disertai kekerasan yang dilakukan oleh Oknum Polisi Kehutanan dan Oknum Gapoktan terhadap Gapoktan lainnya.

Suwardi saat dimintai tanggapan terkait dugaan pemerasan yang dialami petani Kopi Gapoktan Karya Baru mengatakan dari peristiwa ini dapat dinilai dalam konteks hukum pidana , suatu perbuatan disebut dapat dikatakan pemerasan jika sudah memenuhi sejumlah unsur.

“Berbicara apakah sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum apa yang telah diperbuat para oknum , menurut saya dari rangkaian beberapa keterangan saksi dan kronologis. Dugaan pemerasan disertai kekerasan , dalam penilaian saya sudah terpenuhi unsur pidana ,” Kata Suwardi, Sabtu (07/08/2021).

Baca Juga :  Ketua DPC AWPI Lampura Mengundurkan Diri

Ia melanjutkan, ” Unsur-unsurnya bisa kita ditelaah dari pasal 368 ayat (1) KUHP : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa untuk seseorang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang , yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun,” lanjutnya.

Suwardi menjelaskan “Jika saya melihat dari kronologis yang dikemukakan oleh saksi pelapor, maka dapat dikatakan bahwa hal itu telah memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, sudah memenuhi cukup untuk pelapor menyampaikan pengaduan kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah Hukum setempat,” jelasnya.

Baca Juga :  DPD AWPI Lampung Bantah Isu Mundurnya Puluhan Anggota AWPI

Ia menambahkan, “Bahkan dapat dikembangkan lagi apakah oknum polisi kehutanan itu bekerja sendiri atau ada perintah dari atasannya, jika ada perintah maka atasan langsung yang memerintahkan tersebut dapat dilaporkan juga telah menyuruh melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUH Pidana ,” tandasnya. (Red)

Pos terkait