Minggu Depan, Beras untuk KPM di Lambar Siap Dibagikan

  • Whatsapp

Dalam rangka penanggulangan wabah virus Corona, pemerintah pusat melalui kementrian sosial memberikan tambahan bantuan sosial beras yang sasarannya adalah pemegang kartu PKH.

Bulog di tunjuk langsung oleh Kementerian Sosial sebagai penyedia barang, dengan spesifikasi beras adalah medium Bulog.

Sementara itu, pihak penyalur atau transporter, Kementrian Sosial menunjuk PT. Banda Gara Reksa (BGR) untuk bertanggung jawab mendistribusikan beras tersebut sampai ke titik-titik yang telah ditentukan.

Kabid Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Lampung Barat, Ferri Istanto menjelaskan, 1 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan 15 kilogram beras perbulan selama 3 bulan.

Karena launching di bulan September, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) langsung menerima 45 kilogram beras untuk 3 bulan (Agustus, September dan Oktober). Total bantuan yang dibagikan sebanyak 764 ton untuk 16.988 penerima manfaat Program Keluarga Harapan yang ada di Lampung Barat.

Baca Juga :  Gubernur Arinal Lepas Kontingen Lampung untuk Mengikuti Lomba Byarr Indonesia

“Karena di pusat sendiri lounching nya bulan September, kita akan membagikan sekaligus di bulan Oktober. Untuk penyalurannya Minggu depan sudah kita mulai bagikan”, jelas Ferri Istanto Kabid Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Lampung Barat.

Ferri juga menambahkan, untuk mekanisme penyalurannya kita melibatkan pendamping PKH. Tehnisnya, beras akan di drop di titik-titik yang sudah ditentukan.

“Kita sudah berkirim surat ke kecamatan untuk mendukung kegiatan ini, beras akan di drop di balai pekon. Jika ada KPM yang jauh dari lokasi balai pekon nanti akan di drop di titik terdekat dari KPM itu”, tambah ferri.

Terkait dengan pendistribusian, Arsya koordinator pendamping PKH wilayah Lampung Barat menjelaskan saat ini pihaknya sedang mengajukan usulan untuk biaya penyaluran bantuan tersebut untuk ditanggung oleh BGR sebagai pihak ketiga (rekanan). Supaya tidak ada lagi pungutan-pungutan biaya di bawah yang membebani masyarakat.

Baca Juga :  Gubernur Serahkan Bantuan Hewan Ternak Dan Rakor Rencana Pembangunan Kawasan Pariwisata Terintegrasi Pelabuhan Bakauheni

“Kita sudah koordinasikan dengan teman-teman di provinsi seperti apa juknis terkait dengan penyaluran beras ini, bahwa semua biaya ditanggung oleh transporter termasuk untuk wilayah-wilayah remote (daerah terpencil) yang tidak bisa di jangkau oleh armada truck yang di miliki oleh BGR. Itu semua sudah kita ajukan ke BGR, saat ini kita tengah menunggu realisasi dari BGR”, Jelas Arsya

Arsya juga menambahkan, jika ada aparatur Pekon (Desa) yang melakukan pungutan terkait pendistribusian beras ini, itu bukan intruksi karna dalam peraturan itu tidak ada.

“Apabila nanti ada aparatur pekon ataupun yang lain yang melakukan pungutan, itu jelas bukan merupakan intruksi dari pada rekan-rekan pendamping, itu jelas merupakan inisiatif dari neraka sendiri dan mereka harus bertanggungjawab karna secara aturan itu tidak di benarkan”, imbuhnya.

Facebook Comments