Melalui MoU dan TP4D, Kejari Saumlaki Akan Berikan Kenyamanan Dalam Proses Penegakan Hukum

  • Whatsapp

Saumlaki – Dengan adanya MoU danTP4D di bentuk di kabupaten Kepulauan Tanimbar, sesungguhnya melemahkan Sistim Penegakan Hukum karena keterlibatan penegak hukum dalam hal ini Kejari Saumlaki dalam pendampingan terhadap sejumlah pekerjaan proyek Makrak, untuk itu, Kejaksaan Negeri Saumlaki saat ini, akan memberikan kesejukan dan kenyamanan dalam proses Penegakan Hukum di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Kepala kejaksaan Negeri Saumlaki Mujiarto SH.MH saat memberikan keterangan kepada media ini, kamis,08/10/2020 di ruang kerjanya mengakui semenjak dirinya bertugas di Kejaksaan Negeri Saumlaki tidak Ada satupun berkas perkara yang ada di kantor hanya Ada adalah MoU antara Pemda dan Kejaksaan Negeri Saumlaki.”Pungkasnya.

“Namun lewat kehadirannya, Mujiarto mencoba memberikan kesejukan, kenyamanan dan ketenangan serta berupaya dalam proses penegakan Hukum di Kepulauan Tanimbar guna menyelamatkan keuangan Negara lewat penanganan terhadap sejumlah proyek mangkrak yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Baca Juga :  Dirut CV. Eirene Bukan Milik Anak Bupati KKT

Selain itu, Mujiarto mengatakan ada beberapa perkara baru yang telah di temukan oleh Kejari saat ini, namun lagi-lagi terkendala dengan adanya MoU dan keterlibatan kejaksaan dalam melakukan pendampingan terhadap sejumlah temuan kasus tersebut

Pernyataan Mujiarto tersebut tertuang dalam keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : KEP.152/A/JA/10/2015 tertanggal 01/10/2015 yang selanjutnya dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung RI nomor : INS-001/A/JA/10/2015, tentang pembentukan Tim pengawal dan Pengawal Pemerintahan dan pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesi untuk ditindak lanjuti oleh segenap jajaran di seluruh Indonesia.

Selanjutnya TP4 dicabut dengan menerbitkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesi nomor 7 tahun 2019 tentang keputusan Jaksa Agung nomor 345/2019 tentang pencabutan TP4 dan TP4D.

Baca Juga :  Anak Bupati Keptan Garap Proyek di Badan Jalan Nasional

Untuk itu kata Mujiarto, pihaknya akan terus berupaya untuk bekerja menyelaisaikan sejumlah kasus proyek-proyek makrak yang belum diselaisaikan sehingga dapat menyelamatkan keuangan negara yang diduga telah merampok oleh para Koruptor di Daerah ini.”cetusnya.

Selain itu, Mujiarto mengakui telah melakukan sosialisasi kepada Kepala-kapala Desa dan kepala-kepala Sekolah dalam rangka melakukan pencerahan dan pencegahan terhadap tindak Pindana Koropsi dilingkup kerjanya masing-masing. Khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar “Tuturnya.

Selain itu, ada temuan beberapa proyek mangkrak seperti Tuggu masuk Bandara Matilda Batlayeri yang selalu dilihat masyarakat, jalan lakpen Siwan-Wunla serta pekerjaan jalan Romean-Sofyanin dan masih ada sejumlah prokyek lainnya.

Mujiarto meminta khususnya Kapada masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar tidak sungkan-sungkan dan tidak boleh takut untuk berkordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Saumlaki karena pihak kejaksaan akan membuka pintu untuk membantu memberikan Solusi dan petunjuk kepada Masyarakat yang ada di Kabupaten yang berjuluk Duan Lolat tersebut.(MG)

Facebook Comments