Masyarakat Laporkan Dugaan Jual Beli Jabatan di Pengkab Lamteng Ke KPK

Surat yang dilaporkan masyarakat ke komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan jual beli jabatan di lingkup Kabupaten lampung Tengah. (foto Istimewa)

Lampung Tengah – Viral, surat laporan masyarakat terkait jual beli jabatan di Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) menjadi pembicaraan panas oleh berbagai kalangan khususnya kabupaten setempat, sebelumnya Organisasi Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) kabupaten Lampung Tengah pernah mempertanyakan persoalan tersebut dengan Pemda setempat, sayangnya sampai Viralnya surat laporan Masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum ada klarifikasi, rabu (18 mei 2022).

Ketua Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI ) Kabupaten Lampung Tengah Andriansyah, mengapresiasi terkait viralnya surat laporan masyarakat tersebut terkait karut marutnya roda birokrasi di Lampung Tengah.

Menurut Andriansyah tindakan jual beli jabatan sangat mencederai terwujudnya reformasi birokrasi dan tidak sesuai dengan visi misi Bupati, khususnya masyarakat Lampung Tengah, AWPI menyesalkan adanya dugaan jual beli jabatan di Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lampung Tengah, dan ini sangat tidak sejalan dengan reformasi birokarasi, seharusnya semua belajar atas penangkapan Bupati Sebelumnya, Apakah akan terulang kembali persoalan yang sama, ujar Andriansyah.

Baca Juga :  Saat Presiden Jokowi Nikmati Kelapa Muda di Bendungan Sepaku

Isu terkait jual beli jabatan aparatus sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah beredar luas dengan surat dikrim ke Intasi Penegak Hukum dilampung Tengah

Dijelalaskan Andriasnyah dalam surat tersebut mencantumkan sejumlah nama-nama ASN yang ditugaskan mengumpulkan dana dari sejumlah pegawai yang menginginkan jabatan setrategis.

“Bahkan dalam surat tersebut dituliskan nama-sama ASN aktif yang bertugas di lingkungan aktif mulai dari jabatan kepala bidang, camat, hingga kepala seksi yang bertugas di lingkungan Pemkab Lampung Tengah. Bahkan dalam surat tersebut juga dituliskan nominal dana setoran yang terkumpul berjumlah mencapai ratusan juta rupiah,” ujarnya

Ditambahkan Andriasnyah, Persoalan jual beli jabatan tersebut Sudah lama kita sampaikan untuk diklarifikasi secara langsung baik lisan mapun tulisan kepada Sekda Lampung Tengah Kepala BKSDM Lampung Tengah dan Dinas Perkebunan Pterenakan dan Perikanan Lampung Namun tidak Pernah dijawab oleh pihak yang bersangkutan.

Baca Juga :  T-Koes Band Hadiri Undangan Podcast Trikarya Coop

Hebatnya lagi Dinas Komunikasi dan Informatika Lampung Memutuskan Kontrak kerjasama media yang ikut serta memberitakan persoalan jual beli jabatan, sepertinya ingin membungkam media lewat anggaran kerjasama media yang menggunakan uang negara,

Ini menunjukan ketidak Profesional kinerja, seharusnya berita tersebut diklarfikasi agar masyarakat mendapatkan informasi yang sejelasnya terbuka dan transparan, Apalagi dengan ada pengaduan dari Masyarakat Bapak Drs Hermasyah M.M Ke Komisi Pemberntas Korupsi (KPK), tentunya harus diusut hingga tuntas Kotak pandora ini tegas andriasnyah dengan nada geram.

“Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia, Lampung Tengah Meminta Aparat Penegak hukum di lampung tengah dan Provinsi Lampung memangil nama yang tercantum dalam surat tersebut, kami akan kawal persoalan ini sampai tuntas ujar Andriasnyah (Rilis AWPI)

Baca Juga :  T-Koes Band Hadiri Undangan Podcast Trikarya Coop

Pos terkait