Mantan Kades Karangawen Tersangka Korupsi Terbesar Di Gunungkidul

  • Whatsapp
Konferensi pers tindak pidana korupsi yang dilakukan RS mantan Kades Karangawen di depan kantor subbag Humas

Gunungkidul – Polres Gunungkidul menggelar Konferensi pers tindak pidana korupsi yang dilakukan RS mantan Kades Karangawen di depan kantor subbag Humas hari ini rabu 13 oktober 2021 di sampaikan oleh Kapolres Gunungkidul AKBP Aditya Galayudha Ferdiansyah, S.I.K.,M.T.

Kapolres Gunungkidul memberikan keterangan bahwa pada tahun 2017 pemerintah melakukan pembangunan proyek Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) ruas jalan Tepus – Jeruk Wudel berdasarkan SK ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah nomor: 06/KPTS-PPT/V11/2017. Tanggal 12 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta

Bahwa pembangunan Proyek Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) melintasi wilayah Kalurahan Karangawen berdasarkan surat keputusan Bupati Gunungkkidul nomor : 70/KPTS/2020, tentang persetujuan penghapusan asset milik Desa, Desa Jepitu, Desa Karangawen dan desa Balong kec. Girisubo untuk lokasi pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) ruang Jeruk Wudel – Tepus tanggal 10 Pebruari 2020 meliputi aset Desa Karangawen yaitu:

Ruas jalan Padukuhan Tlasih panjang 688 m Ruas jalan Padukuhan Bandung panjang 520 m Ruas jalan Padukuhan Kepuh panjang 244 m Ruas jalan Padukuhan Pokak panjang 643 m Ruas jalan Padukuhan Tegalrejo panjang 559 m Perkantoran dan Balai Desa Karangngawen luas 1.537,89 m Bak penampungan air hujan (PAH) Tlasih 1 Unit Bak penampungan air hujan (PAH) Pokak 1 Unit

Bahwa keterangan dan data yang diberikan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPU Perumahan dan ESDM) pemindah bukuan atau transfer ke rekening an RS, (Kepala Desa Karangawen) Norek : 084.211.002379, sejumlah Rp.7.128.828.000,- sebagai nilai kerugian obyek pengadaan tanah milik Pemerintah Kalurahan Karangawen yang terdampak pembangunan proyek Jalur Jalan Lintas Selatan.

Baca Juga :  Muskerda Janaloka dan Pembinaan Organisasi

Bahwa selain dana dari asset milik desa, pemerintah Desa Karangawen mendapatkan dana operasional proses panggantian tanah kas Desa dari pemerintah Propinsi DIY pada tahun 2021 sejumlah Rp. 245.222.080,- berdasarkan surat edaran dari Kanwil BPN Prov. DIY yang diterima oleh Desa Karangawen namun sampai saat ini dana tersebut belum masuk dalam rekening kas Desa Karangawen.

Sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 tercatat sebanyak 1 (satu) kali melakukan transfer atau pemindah bukuan ke rekening Kas Kalurahan Karangawen pada Bank BPD DIY dengan nomor 084.211.002313 sebesar Rp. 1.885.760.000,

Bahwa terdapat nilai ganti kerugian obyek pengadaan tanah milik Pemerintah Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kab. Gunungkidul yang belum disetor ke Rekening Kas Kalurahan Sebesar Rp.5.243.068.000,- Dan dari hasil Penyidikan diketahui bahwa dana yang seharusnya disetorkan ke Rekening Kas Kalurahan tersebut digunakan untuk kegiatan lain.

Bahwa dari Laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian Keuangan Negara atas dugaan korupsi terhadap dana ganti rugi Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kab, Gunungkidul dengan Nomor : X.700/32/KS/2021tanggal 25 Juni 2021 terdapat nilai ganti kerugian obyek pengadaan tanah kepada Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul yang belum disetor ke Rekening Kas Kalurahan sebesar Rp.5.243.068.000,- (lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah).

Baca Juga :  Sugiyatno Maju Kembali dalam pemilihan Lurah Pampang

Selain dari pemindah bukuan/transfer dari Dinas PUP ESDM DIY untuk ganti kerugian obyek pengadaan tanah kepada Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul sampai dengan tanggal 30 September 2020 terdapat pendapatan bunga yang belum disetor oleh saudara RS atas rekening Bank BPD DIY Nomor 084.211.002379 sebesar Rp. 15.692.051,- (lima belas juta enam ratus sembilah puluh dua ribu lima puluh satu rupiah).

Dengan demikian sampai dengan tanggal 10 Juni 2021, terdapat nilai ganti kerugian obyek penadaan tanah kepada Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul yang belum disetor ke Rekening Kas Kalurahan sebesar Rp.5.258.760.051,00 (lima milyar dua taus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu lima puluh satu rupiah) oleh RJ.

Akibat dari Penyimpangan Dana Ganti Rugi Jalur Jalan Lintas Selatan, sesuai dengan Laporan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka perhitungan kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tipikor Penyimpangan Dana Ganti Rugi Jalur Jalan Lintas Selatan di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kab. Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor : X.700/34/KS/2021 tanggal 25 Juni 2021, Negara mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp.5.258.760.051,00 (lima milyar dua taus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu lima puluh satu rupiah)

Setelah timbul laporan polisi model A tertanggal 18 Juni 2021 penyidik Unit Tipikor telah melakukan penyelidikan terhadap perkara tindak pidana Korupsi Penyimpangan Dana Ganti Rugi Jalur Jalan Lintas Selatan di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kab. Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 dengan terduga tersangka Kades RS, dan penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan menyita barang bukti. Sekira bulan Agustus pada saat penyidik akan meminta keterangan terhadap terlapor, diduga tersangka melarikan diri sehingga penyidik mengeluarkan DPO (Daftar Pencarian Orang) atas tersangka Kades RS tertanggal 18 Agustus 2021.

Baca Juga :  Dua Calon Lurah di Gunungkidul Angkat Air Sebagai Program Prioritas.

Tersangka Kades RS pada tanggal 8 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB menyerahkan diri ke Polres Gunungkidul dan dilakukan penangkapan oleh penyidik Unit Tipikor. Setelah Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan melengkapi mindik penyidik selanjutnya mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Kades RS tertanggal 9 September 2021 dan tersangka ditahan di Rutan Polres Gunungkidul.

Polres berhasil menyita barang bukti berupa APBDES dan perubahan Tahun Anggaran 2019-2020-2021 , Laporan pertanggung jawaban APBDES 2019-2020.

Kemudian Rekening Koran Kas Desa tahun 2019-2020-2021. Ijin Gubernur terkait pelepasan Hak Tanah.ljin Bupati Penghapusan Asset Milik Desa dan Penyitaan Rekening koran Tersangka.

Pelaku diancam dengan hukuman sesuai Pasal 2 Subsider pasal 3 lebih subsider pasal 8 UURI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara atau seumur hidup. (Mungkas)

Pos terkait