Lurah Ciketing Udik Angkat Bicara Terkait Kesalahan Data Penerima Kompensasi

Lurah Ciketing udik, Nahwan

BEKASI –  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terkait kompensasi pencemaran udara yang di akibatkan dari pembuangan sampah oleh Pemprov DKI Jakarta ke TPA Bantar Gebang yang berdampak bagi warga sekitar. Mirisnya ketika warga Bantar Gebang dipaksa menghirup udara yang menimbulkan bau tidak sedap akibat tumpukan sampah tersebut, ada saja warga sekitar yang tidak merasakan dana kompensasi dari Pemprov DKI Jakarta itu.

Salah satu warga penerima manfaat sejak 2017 silam di tahun 2022 ini secara tiba-tiba tidak mendapatkan bantuan dana bau tersebut.

“Saya penerima manfaat sejak 2017 silam. Selama ini tidak pernah ada masalah lancar-lancar aja. Tapi baru tahun ini saya tidak mendapatkan bantuan dana bau enggak tau apa masalahnya,” ujarnya kepada Tim AWPI, Selasa (10/5/2022).

Baca Juga :  H. Dodi Sularso S.H Terpilih sebagai Ketua IKA UNJA Wilayah Jabodetabek dan Banten

Setelah mendapatkan keluhan dari salah satu warga, tim AWPI menyambangi kantor kelurahan Ciketing Udik.

Lurah Ciketing udik, Nahwan mengatakan, terkait kejadian beberapa warga nya yang tidak terdaftar di database itu merupakan human eror.

“Terkait adanya warga Ciketing udik yang sudah terdaftar sebagai penerima manfaat dari tahun 2017 namun tahun ini tidak terdaftar di data base itu kendala di penginputan data saja. Tapi itu bisa dicairkan kembali setelah melewati proses validasi ulang Namum butuh proses,” katanya.

Lebih lanjut Nahwan mengatakan, memang kejadian tersebut hampir tiap tahun terjadi dan kami selalu melakukan evaluasi untuk kedepannya lebih baik lagi dan memudahkan operator dalam membantu masyarakat penerima manfaat.

Baca Juga :  AWPI Bekasi dan LSM PRE &MAN WATCH Laporkan Salah Satu Instansi di Pemkot Bekasi ke BKN

“Ya namanya manusia bang pasti ada aja kesalahannya, namun ini kami selalu mengevaluasi dan memperbaiki agar para petugas di lapangan lebih mudah dalam pendataan dan meminimalisir kesalahan penginputan data,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya setiap tahun kami juga mengajukan penambahan quota penerima manfaat sebesar 5 persen.

“Ada kuota tambahan penerima manfaat setiap tahun sebesar 5 persen ini dilakukan agar seluruh warga yang terdampak dari polisi udara ini bisa mendapatkan bantuan kompensasi ini. Namun itu kita lakukan secara bertahap,” ungkapnya.

Nahwan menambahkan, selain penduduk tetap dan asli, bantuan ini juga kita berikan kepada warga pendatang yang memang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) wilayah dan memang mereka minimal sudah 5 Tahun menetap.

Baca Juga :  Ribuan Jamaah Hadiri Haul Ke-17, KH .Abdul Madjid Bekasi

“Selain warga asli daerah sini, kami juga memberikan bantuan kepada warga pendatang tentunya dengan kriteria dan pengajuan dari RT dan RW. Salah satu syaratnya adalah memiliki KTP sini dan menetap minimal 5 Tahun. Bagaimana yang di bawah 5 Tahun? Bisa saja kita berikan namun ada persyaratan lainnya seperti memang karyawan tetap dan kita pantau. Apabila mereka pindah dalam kurun waktu dekat setelah menerima manfaat otomatis akan kita cabut bantuannya tersebut,” pungkasnya. (AWPI)

Pos terkait