LSM GMBI Lamtim Dampingi Warga Labuhan Ratu 3 Penuhi Panggilan Inspektorat

LSM GMBI Lamtim Dampingi Warga Labuhan Ratu 3 Penuhi Panggilan Inspektorat Terkait penyalahgunaan DD 2021

Lampung Timur – Kedatangan puluhan warga desa Labuhan Ratu Tiga (3) Kecamatan Labuhan Ratu yang di dampingi oleh salah satu LSM yang berada di Lampung timur yaitu LSM GMBI Distrik Lamtim mendatangi kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Timur dengan agenda memenuhi undangan inspektorat, kedatangan puluhan masyarakat tersebut yang di undang oleh inspektorat akan mendiskusikan terkait akan dimintai keterangan dan kesaksian atas laporannya pada APH di kantor Kejari Lampung timur beberapa waktu yang lalu atas adanya dugaan penyalahgunaan dana desa ( DD ) tahun anggaran 2021 lalu, Jumat (13/05/2022).

Dalam berita acara laporannya masyarakat labuhan ratu tiga (3k kecamatan labuan ratu tersebut melaporkan beberapa poin masalah :
1: dalam kegiatan pembagunan jalan lapen (lapisan panistrasi ) tertulis anggaran di papan informasi proyek DD Rp 259.690.000 ( dua ratus sembilan juta enam ratus sembilan ribu rupiah ) degan volume panjang 1000 m ( seribu meter ) dan lebar 3 m (tiga meter) pada tanggal 9 Januari 2021.

Setelah berganti tahun anggaran masyarakat bersama LSM GMBI Distrik Lampung timur melakukan observasi dan investigasi dengan melakukan pengukuran terhadap jalan lapen tersebut, dan temukan hasil pengukuran terdapat pengurangan volume 97m (sembilan puluh tujuh meter).
2: pembangunan proyek DD tersebut juga tidak melibatkan masyarakat lingkungan ( padat karya tunai ) sesuai peraturan Bupati Lampung timur no 63 th 2021 tentang penggunaan anggaran DD.
3: pekerjaan proyek DD tersebut d borongkan dengan pihak ketiga/di lelang pada masyarakat di luar desa labuan ratu tiga.
4: Ketua tim Pelassanaan Kegiatan ( TPK ) juga di duga telah merangkap sebagai kaur pembagunan.

Saat di konfirmasi beberapa media yang tergabung di AWPI DPC Lampung Timur, masyarakat dengan di dampingi oleh ketua LSM GMBI Burhannudin sebagai pendamping mengatakan, “kami sangat bersyukur dan mengucap alhamdulilah karena hari ini masyarakat dapat di hadirkan kekantor insepktorat kabupaten Lampung timur untuk memberikan ke saksikan terkait dugaan korupsi dana desa th 2021 di desa labuan ratu tiga kecamatan labuan ratu”. Burhan juga menegaskan LSM GMBI akan kawal masalah ini sampai degan masyarakat mendapatkan kepastian hukum sesuai peraturan dan perundag undanggan yg berlaku d NKRI ini.

Baca Juga :  PPP Lampung Timur Ikuti Haflah Attsyakur Lilukhtitam Pondok Pesantren Darul Hidayah Ke-22

Selanjutnya ketua DPC AWPI Lampung Timur juga menyoroti dan sangat menyayangkan sikap pemerintah daerah kabupaten Lampung dan para perangkat desa yang lamban menangani berbagai bentuk laporan dan kritikan masyarakat dan lembaga pemerhati kebijakan pemerintah atas Pengerjaan berbagai infrastruktur Desa yang bersumber dari Dana Desa Diduga Kuat Kangkangi Juknis Dan Dikelola Oknum Rekanan atau di Pihak Ketigakan Oleh Sejumlah Perangkat Desa di Lampung Timur

Salah satu anggota media yang tergabung di AWPI Lampung Timur mendapatkan keterangan dari ketua DPC AWPI Lampung Timur yang memberikan keterangan bahwa, ” Ulah beberapa Desa yang mempihak ketigakan pekerjaan fisiknya saat pelaksanaan program DD tidak mempunyai pertimbangan pada pemberdayaan masyarakat lokal,terlebih ironisnya lagi, tidak menjadi salah satu sorotan bagi aparatur penegak hukum. Pasalnya, setiap pekerjaan yang bersumber dari Dana Desa tidak boleh dipihak ketigakan atau melibatkan rekanan karena dana desa bersifat swakelola. Jika dana desa dipihak ketigakan (kontraktor/rekanan), berarti TPK tidak di fungsikan. Sedangkan di dalam pertanggungjawaban, pekerjaan harus dilaksanakan oleh TPK, bukan kontraktor,”

“Hal tersebut pun ditakutkan ada indikasi komitmen fee yang diterima Kepala Desa dari pihak ketiga dan meminimalisir dugaan penyimpangan anggaran serta unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme saat pelaksanaan kegiatan yang dana bersumber dari dana desa,” katanya.

Menurut paparan yang disampaikan oleh ketua DPC AWPI Lampung Timur, Herizal, Sabtu  (14/5/2022) di sekretariat AWPI DPC Lampung Timur mengatakan  bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 12 Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah, upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa

Baca Juga :  Bupati Dawam Hadiri Halal Bihalal Keluarga Besar Dinas Pendidikan Lamtim

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 21 ayat 1 Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 22 ayat (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Adapun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 128 ayat (2), Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat

Selanjutnya ketua DPC AWPI Lampung Timur menambahkan, menurut kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 1365 Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Serta Lampiran Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa Bab I, Huruf C Pengertian Umum angka 8 Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Bab I, Huruf D Tata Nilai Pengadaan angka 1 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya, gotong royong.

Berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa.
Bab II, Huruf C Pelaksanaan Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola;

b. kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK;

Baca Juga :  Puluhan Warga Geruduk Kantor Desa Sadar Sriwijaya

c. Khusus untuk pekerjaan konstruksi: 1. ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan; 2. 3. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).

Namun sejumlah peraturan, perundang-undangan serta ketentuan tersebut diatas masih tidak membuat gentar sejumlah oknum Kepala Desa yang masih kerap melanggarnya atau peraturan tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan berbagai infrastruktur Desa yang sumber nya adalah Dana Desa Tahun 2021.

Seperti contoh yang telah terjadi di Desa labuhan Ratu Tiga, Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, pekerjaan peningkatan jalan (Lapen) yang bersumber dana dari Dana Desa tahun anggaran 2021 seperti yang tercantum di Baner atau papan proyek serta LPJ, diduga kuat dikerjakan oleh pihak ketiga melalui rekanan oknum anggota perangkat Desa Labuhan Ratu Tiga Kecamatan Labuhan Ratu yang bekerjasama dengan pihak yang tidak di benar kan dalam aturan dan pelaksanaan dana desa .

Terkait peran dan tanggung jawab Kepala Desa Labuhan Ratu Tiga, Panji Putu atas nama LSM GMBI distrik Lampung Timur saat dikonfirmasi oleh tim investigasi media yang tergabung di AWPI dan beberapa awak media lain di kantor inspektorat , Kamis  (13/05/2022) membenarkan dan mengakui jika pekerjaan peningkatan jalan desa tersebut di kelola oleh pihak ketiga, burhannudin memaparkan pada media bahwa Tim Pelaksana Pekerjaan (TPK) setempat hanya berfungsi sebagai pengawasan kegiatan saja dengan alasan tidak memiliki wewenang yang lebih luas

Sesampainya berita ini diterbitkan, Ketua GMBI distrik Lampung Timur tetap berharap kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) serta seluruh instansi yang terkait lainnya agar segera melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan peningkatan jalan jalan (lapen) di Desa labuhan ratu tiga beserta Kepala Desa nya yang diduga telah melanggar serta mengkangkangi peraturan dan di duga juga berupaya menyalahi petunjuk sebagai mana terdapat pada petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) yang telah ditetapkan tentang pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang bersumber dari Dana Desa. (R*AWPI)

Pos terkait