LP3K-RI Minta Inspektorat Bekerja Sesuai SOP

  • Whatsapp
LP3K-RI Minta Inspektorat Bekerja Sesuai SOP

LP3K-RI Lampung Minta Inspektorat Bekerja Sesuai SOP

Lampung Utara – Lembaga Pendidikan Pemantauan dan Pencegahan Korupsi Republik Indonesia LP3K-RI Lampung Utara.

Meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Inspektorat) Lampung Utara, dapat untuk bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) kewenangannya untuk meningkatkan kepercayaan publik.

 

Hal tersebut di ungkapkan Ketua Harian LP3K-RI Martono pada beberapa media, pasca dari banyaknya laporan pengaduan masyarakat di limpahkan Kejaksaan Negeri Kotabumi, untuk dapat di telaah oleh APIP terlebih dahulu.

Seperti salah satunya Dugaan Korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Suka Sari,Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lampung Utara,”Kata Martono, Sabtu (25/09/2021).

 

Beberapa waktu bulan yang lalu LP3K-RI telah menyampaikan surat pengaduan, terkait adanya dugaan Perbuatan melawan hukum oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Desa Suka Sari.

Baca Juga :  Aksi Kejahatan Jalanan Merajalela di Lampura

Dugaan tersebut antara salah satunya, tidak tersalur operasional pembinaan Karang Taruna,selama tiga tahun dengan jumlah Rp,19,-sembilan belas juta rupiah.

 

“Itu pun sudah di benarkan ada temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP-APIP) sebesar enam belas juta rupiah, namun dana tersebut telah di kembalikan ke Kas Desa,” beber Martono.

 

“Berangkat ada niatan untuk melakukan hal perbuatan,berarti sudah terbukti, oknum Kepala Desa Suka Sari telah ada niatanya untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum.

LP3K-RI berkeyakinan masih banyak rialisasi komponen pada kegiatan lain, telah terjadi hal yang serupa,” ujarnya.

Ia melanjutkan, “Dan keagamaan, kegiatan safari ramadhan, pembayaran Insentif guru ngaji dan lain-lain, sangat kami yakini memuat dugaan SPJ Fiktif,”

Baca Juga :  Aksi Kejahatan Jalanan Merajalela di Lampura

 

Martono memaparkan, sesuai pengakuan pengurus masjid dan guru ngaji, yang notabenenya hanya menerima honor lebih kurang sebesar dua juta empat ratus ribu rupiah, memuat realisasi dana Rp.30,373,589,-, penggunaan dana pembayaran honor dan pembinaan guru ngaji dan lain lain, Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI,Hari Raya Keagamaan dll) 55,232,125,- DD, Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa 36,000,000,- DD, Penyelenggaran Pestival Kesenian, Adat, Budaya, Keagamaan (Hut Ri ,Hut Kabupaten, dan lain-lain) Tahun 2019 41,000,000,- ADD

.

“Sangat kami yakini dalam SPJ pasti benar, tapi kegiatan tersebut benar atau tidak di laksanakan ‘Wallahualam Bissawab’ cuma tuhan yang tahu,

Baca Juga :  Aksi Kejahatan Jalanan Merajalela di Lampura

Bila APIP tidak dapat menemukan ada atau tidak kegiatannya, dalam realisasi penggunaan dana oleh Pemerintah Desa Suka Sari,” pungkasnya.

 

Sampai berita ini di terbitkan Inspektorat Lampung Utara,belum dapat di konfirmasi terkait, temuan LP3K-RI dugaan Korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Suka Sari.

Demikian juga Kepala Desa Suka Sari meski sudah acap kali di Periksa Kejaksaan Negeri Kotabumi, belum juga dapat di Konfirmasi. (Tim/Red)

Pos terkait