Lapas dan Imigrasi Wujudkan Zona Bebas Korupsi

  • Whatsapp

LAMPUNG SELATAN – Lembaga Kemasyarakatan Kelas II A Kalianda, Lampung Selatan, mendeklarasikan enam janji kinerja menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Lapas Kelas IIA Kalianda, dan sektor imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Lampost.co, acara tersebut ditandai dengan pembacaan deklarasi dan penandatanganan pencanangan WBK dan WBBM di Aula Lapas Kalianda, Senin (10/2/2020).

Kepala Lapas Kelas IIA Kalianda Tetra Destorie mengatakan kegiatan deklarasi enam kinerja itu merupakan perintah dari pimpinan untuk meningkatkan kinerja pegawai di Lapas dan Kantor Imigrasi. Dimana, deklarasi itu untuk menuju wilayah bebas dari Korupsi.

Baca Juga :  Penyidik Dit Polairud Polda Lampung Masih Dalami Pembakaran KM Sekar Tanjung 1

“Sebagai kometmen bersama atas janji tersebut, maka kami dari Lapas dan Imigrasi mulai hari ini segara melaksanakan apa yang telah disepakti menuju pelayanan cepat dan tepat sesuai arahan dari presiden,” kata dia.

Menurut Tetra, keenam janji kinerja tersebut yakni mewujudkan sumbet daya manusia unggul melalui implementasi kementerian hukum dan hak azazi manusia (Corporate University), menengembangkan team work dan e-Governance. Kemudian, meningkatkan akses layanan hukum dan hak asasi manusia yang berkeadilan.

“Selanjutnya, revalitisasi kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia sebagai law and human right centere. Meningkatkan keramahtamahan (hospitality) dalam pelayanan masyarakat,” katanya.

Hal senada diungkapkan, Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda, Edy Firyan mengatakan ada dua hal yang perlu diprioritaskan yang harus diterapkan, yakni pelayanan dan penegakan hukum.

Baca Juga :  Denpom Lampung Baksos di Monumen Tugu CPM Gajah Mada

“Artinya dalam melayani masyarakat, semua kita samakan sesuai Standar Operasional Prosedur serta transparan. Kami berharap setelah dicanangkan kedua institusi bisa dapat mengikuti penilaian oleh pusat, dan mendapatkan predikat WBK. Pelayanan masyarakat akan betul-betul kita istimewa kan, termasuk kaum difabel,” kata dia. (*)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.